Sesuai undang-undang, pejabat negara wajib melaporkan LHKPN ke KPK. Foto: RES

Saat sudah menjadi pejabat publik, pelaporan LHKPN itu sangat penting bahkan sudah menjadi kewajiban tanpa terkecuali.

Penyelenggara Negara Diingatkan Lapor LHKPN, Ini Aturannya!

Diskusi daring bertema 'KPK Akankah Mengusut Potensi Korupsi Anak Penguasa', Jumat (14/1). Foto: CR-27

Posisi KPK yang kini berada di bawah kekuasaan presiden pasca revisi UU KPK, dinilai akan mempengaruhi sikap KPK.

Laporan Dugaan KKN Dua Anak Presiden, Akankah Diusut KPK?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, baik itu paspor atau pun surat perjalanan laksana paspor.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sesuai dengan perjanjian lintas batas, dapat dikeluarkan<strong> pas lintas batas.&nbsp; </strong></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jadi, benar. Ada dokumen khusus yaitu surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dikeluarkan untuk penduduk yang tinggal di perbatasan negara oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Pas Lintas Batas untuk Penduduk di Perbatasan Negara

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sepanjang penelusuran kami, dasar hukum penyelenggaran Kuliah Kerja Nyata (&ldquo;KKN&rdquo;) memang tidak disebutkan secara eksplisit pada berbagai peraturan perundang-undangan. Namun merujuk pada <a href="https://belmawa-dev.ristekdikti.go.id/kuliah-kerja-nyata-kkn-kebangsaan/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Pedoman KKN Kebangsaan Tahun 2018</a> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, KKN merupakan bentuk penerapan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2)<strong> </strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13662/node/538/undangundang-nomor-20-tahun-2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</a> menyebutkan bahwa pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi itu menjadi otonomi/kewenangan dari masing-masing perguruan tinggi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Tanggung Jawab Universitas Atas Kejadian Horor Saat KKN

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perbuatan perusahaan yang merekrut karyawan berdasarkan hubungan keluarga dan kerabat dapat disebut dengan nepotisme (perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tidak ada pengaturan secara khusus mengenai sanksi dan ketentuan melapor yang dapat dilakukan jika perusahaan melakukan nepotisme dalam proses rekrutmen. Mengenai rekrutmen sebuah perusahaan juga harus dipahami bahwa <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> menyerahkan proses rekrutmen kepada perusahaan. Apakah ingin dilakukan sendiri, atau dengan pelaksana penempatan kerja. Tetapi perlu diingat bahwa, dalam melakukan penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas <strong>terbuka</strong>, <strong>bebas, obyektif</strong>, <strong>serta adil</strong>, dan setara tanpa <strong>diskriminasi</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Bolehkah Perusahaan Melakukan Nepotisme Saat Merekrut Karyawannya?

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mengenai daluwarsa penuntutan diatur di Pasal 78 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:blue; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (�KUHP�)<strong> </strong>yang<strong> </strong>menyebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:</div>
<ol>
<li style="text-align:justify">
<div>mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;</div>
</li>
<li style="text-align:justify">
<div>mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.</div>
</li>
</ol>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Adapun pada praktiknya ada dua pendapat berbeda yang diterapkan dalam putusan mengenai tindak pidana korupsi.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pendapat pertama, karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (<em>extra ordinary crime</em>), maka ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP dapat disimpangi (<em>judge made law</em>).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pendapat kedua, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui <a href="https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c35e73c82bbe1837b0ee4358d1ef28d3" style="color:blue; text-decoration:underline">Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY</a> berpendapat bahwa dalam kasus ini dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sehingga penuntutan terhadap terdakwa hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Daluwarsa Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi

Kewajiban Mahasiswa Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Ilustrasi: Hol

Peran Kejaksaan dan BPK dalam Menangani Perkara Tipikor

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kkn