<p>Pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p>

<p>Pakta integritas adalah perjanjian yang dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.</p>

<p>Lantas, apa isi pakta integritas dan pengawasan pelaksanaannya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini</p>


Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Pada dasarnya, dalam proses rekrutmen Polri, dijunjung prinsip bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Apabila terdapat biaya nyogok masuk polisi atau penyuapan, tentu terdapat konsekuensi hukum bagi penyuap maupun oknum polisi yang disuap, sesuai dengan </span><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_20_2001" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 20/2001</a><span style="color:#333333">. Apa saja konsekuensi hukumnya? Dan bagaimana cara masuk polisi tanpa biaya? </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Penjelasan lebih lebih lengkap dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</span></p>


Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sesuai ketentuan <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2017" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</a>,<strong> </strong>promosi merupakan salah satu manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran dalam proses promosi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya administratif maupun gugatan kepada pengadilan tata usaha negara.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Langkah Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Hukum dalam Promosi PNS

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b0e69aec9883/nprt/lt49c9d24a0f5ed/peraturan-komisi-pemberantasan-korupsi-no-3-tahun-2018-organisasi-dan-tata-kerja-komisi-pemberantasan-korupsi" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi</a></u></span> menjabarkan fungsi koordinasi dari organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (�KPK�) secara lebih detail.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sebagai informasi tambahan, terdapat <span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f7a7f0b465d5/node/632/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, B/23/III/2012 dan SPJ-39/01/03/2012 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</a></u></span> (�Kesepakatan Bersama�) dengan maksud<strong> </strong>untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Mengenai fungsi koordinasi, dijelaskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Kesepakatan Bersama.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apa bentuk-bentuk koordinasinya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Bentuk Koordinasi KPK dengan Lembaga Lain dalam Pemberantasan Korupsi

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tidak ada larangan bahwa anak dari perangkat desa mencalonkan diri menjadi perangkat desa, sepanjang memenuhi syarat dan diangkat sesuai mekanisme yang ada. Namun tetap memperhatikan risiko hukum, yaitu pengenaan sanksi administratif kepada perangkat desa <u>jika</u> terjadi pelanggaran larangan-larangan yang dilakukan oleh perangkat desa, khususnya terkait pencalonan dan pengangkatan perangkat desa.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Maka dari itu, harus dipastikan bahwa tes yang dilakukan harus benar-benar melalui mekanisme yang penuh transparansi tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Bolehkah Anak Perangkat Desa Mencalonkan Diri Menjadi Perangkat Desa?

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perbuatan perusahaan yang merekrut karyawan berdasarkan hubungan keluarga dan kerabat dapat disebut dengan nepotisme (perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tidak ada pengaturan secara khusus mengenai sanksi dan ketentuan melapor yang dapat dilakukan jika perusahaan melakukan nepotisme dalam proses rekrutmen. Mengenai rekrutmen sebuah perusahaan juga harus dipahami bahwa <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> menyerahkan proses rekrutmen kepada perusahaan. Apakah ingin dilakukan sendiri, atau dengan pelaksana penempatan kerja. Tetapi perlu diingat bahwa, dalam melakukan penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas <strong>terbuka</strong>, <strong>bebas, obyektif</strong>, <strong>serta adil</strong>, dan setara tanpa <strong>diskriminasi</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Bolehkah Perusahaan Melakukan Nepotisme Saat Merekrut Karyawannya?

Fasilitas-fasilitas untuk Kepala Daerah dan Wakilnya yang Dibiayai APBD

Beranda

Home

nepotisme

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#nepotisme

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi

Langkah Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Hukum dalam Promosi PNS

Bentuk Koordinasi KPK dengan Lembaga Lain dalam Pemberantasan Korupsi

Bolehkah Anak Perangkat Desa Mencalonkan Diri Menjadi Perangkat Desa?

Bolehkah Perusahaan Melakukan Nepotisme Saat Merekrut Karyawannya?

Bolehkah Perusahaan Melakukan Nepotisme Saat Merekrut Karyawannya?

Fasilitas-fasilitas untuk Kepala Daerah dan Wakilnya yang Dibiayai APBD