<p>Karyawan perusahaan <em>finance</em> yang membawa lari uang cicilan pelanggannya dapat dapat diancam dengan Pasal 372 <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">KUHP</a> atau Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Korban dapat melaporkan tindakan penggelapan ini kepada kepolisian, khususnya melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Langkah Hukum Jika Menjadi Korban Tindak Pidana Penggelapan

Bincang-Bincang Premium Stories â€˜Aspek Legal Perkawinan: Dari Ghosting dan Gagal Kawin Hingga Kawin Beda Agama,; Rabu, (9/6).

Perkawinan atau pernikahan biasanya menjadi tujuan akhir dari sebuah hubungan asmara antara pria dan wanita. Proses dan tata cara perkawinan ini diatur dalam UU Perkawinan, hukum adat beserta hukum agama. 

Alami Kerugian Saat Di-ghosting Pasangan? Dua Langkah Hukum Ini Bisa Ditempuh

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penabrak hewan peliharaan berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 406 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> dengan syarat tertentu. Selain itu, pelaku dapat pula dimintai ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, sekalipun pemilik hewan yang ditabrak memiliki hak untuk meminta ganti kerugian, ia perlu mewaspadai adanya beberapa peraturan di berbagai daerah yang justru dapat memberikan sanksi bagi pemilik hewan yang membiarkan hewannya berkeliaran.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Hukumnya Jika Hewan Peliharaan yang Berkeliaran Mati Ditabrak

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sesuai ketentuan <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2017" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</a>,<strong> </strong>promosi merupakan salah satu manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran dalam proses promosi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya administratif maupun gugatan kepada pengadilan tata usaha negara.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Langkah Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Hukum dalam Promosi PNS

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Vonis yang meringankan terdakwa lainnya tidak berlaku bagi saudara Anda. Karena ia tidak melakukan upaya hukum, maka ia dianggap menerima putusan di Pengadilan Negeri tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri terhadap saudara Anda telah berkekuatan hukum tetap.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh saudara Anda adalah mengajukan Peninjauan Kembali atau mengajukan permohonan grasi pada Presiden.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Status Putusan Jika Hanya Salah Satu Terdakwa yang Mengajukan Banding

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:black">Dalam setiap perselisihan hubungan industrial <strong>wajib</strong> diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit (antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</span></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada prinsipnya, perundingan bipartit harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu <strong>pekerja/buruh </strong>atau<strong> serikat pekerja/buruh </strong>dengan <strong>pengusaha</strong>. Pada <span style="color:blue"><u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28847/node/203/peraturan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-per31menxii2008-tahun-2008" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/Men/Xii/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit</a></u></span><span style="color:blue"><u><strong> </strong></u></span><span style="color:blue"><u>(�</u></span>Permenakertrans 31/2008�), diatur bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pekerja/buruh <u>dapat didampingi oleh pengurus dari serikat pekerja/buruh</u> dari perusahaan tersebut. Sedangkan pihak dari perusahaan atau manajemen perusahaan dan/atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan <u>secara langsung</u>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat larangan dalam <u><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</a></u> maupun Permenakertrans 31/2008 mengenai pekerja/buruh melibatkan kuasa hukum untuk mewakilinya dalam perundingan bipartit.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sejalan dengan hal tersebut, menurut <strong>Juanda Pangaribuan</strong>, Advokat Spesialisasi Ketenagakerjaan dan Hakim<em> Ad Hoc </em>pada Pengadilan Hubungan Industrial (2006-2016), tidak ada aturan yang melarang untuk melibatkan kuasa hukum dalam perundingan bipartit, sehingga bisa saja itu dilakukan asalkan didukung dengan surat kuasa khusus.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Langkah Pekerja Jika Perundingan Bipartit Ditolak Pengusaha

Tongam Lumban Tobing. Foto: NNP.

Mulai melaporkan ke aparat penegak hukum, hingga meminta otoritas terkait mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Langkah Hukum Satgas Waspada Investasi Terhadap 3 Perusahaan Investasi Ilegal

Ilustrasi ujian notaris. Foto: NNP

Upaya hukum dilakukan sebagai bentuk efek jera, namun masih menunggu kepastian dari internal PP IPPAT. Diharapkan calon PPAT tidak terperdaya dengan informasi tersebut.

Beredar Pengumuman Ujian Palsu, IPPAT akan Tempuh Langkah Hukum

Beranda

Home

langkah-hukum

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#langkah hukum