Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Foto: RES

Sebelum menjadi ASN, pegawai KPK adalah pegawai Komisi. Sementara di pemerintahan ada tiga jenis pegawai lain mulai dari ASN (PNS dan PPPK) hingga PPNPN.

Menelusuri Beragam Jenis Pegawai di Pemerintahan

<p>Jika suami dan selingkuhannya tersebut terbukti melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka serta tanpa ada paksaan apapun, maka keduanya dapat dijerat Pasal 284 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> (&ldquo;KUHP&rdquo;) dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atas aduan dari istri yang dirugikan.</p>

<p>Selain itu, perbuatan asusila, seperti berzina, juga <strong>dapat menjadi sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja</strong>. Apa dasarnya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Sesama Rekan Kerja Tepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat membahas nasib 75 karyawan KPK di Gedung BKN di Jakarta, Selasa (25/5).

Pengumuman Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sesungguhnya dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia tidak dikenal yang namanya Pemutusan Hubungan Kerja (&ldquo;PHK&rdquo;) sepihak. Namun, tahapan melakukan PHK telah diatur tersendiri dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/nprt/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="color:#0563c1">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</span></a> di mana harus diupayakan terlebih dahulu agar tidak terjadi PHK.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tapi menyambung pertanyaan Anda, apakah PHK harus dilakukan oleh si pengusaha itu sendiri atau boleh diwakilkan oleh penerima kuasa?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Sahkah Surat PHK yang Ditandatangani Kuasa dari Pengusaha?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bilamana pengusaha memaksa menaikkan jabatan pekerjanya, dalam arti tanpa persetujuan pekerja, maka menurut hemat kami, hal tersebut dapat diartikan pengusaha telah memerintahkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian kerja, sementara karyawan hanya bersedia bekerja sesuai dengan isi perjanjian kerja sebelumnya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Konsekuensinya, karyawan berhak mengajukan <strong>permohonan pemutusan hubungan kerja (&ldquo;PHK&rdquo;)</strong>, atau jika tetap bertahan pada pendiriannya bekerja di jabatan yang lama maka dapat terjadi <strong>perselisihan hak</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Hukumnya Jika Jabatan Dinaikkan Tapi Gaji Tetap

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apabila telah ditegaskan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bahwa pekerja tidak boleh datang terlambat, tapi pekerja melanggarnya, maka ini dapat dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (&ldquo;PHK&rdquo;), <u>dengan catatan ia telah diberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga terlebih dahulu</u>. Sehingga, apabila belum ada surat peringatan dari pengusaha, PHK tidak dapat dilakukan begitu saja.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kemudian bagaimana hukumnya apabila pekerja diminta melakukan pekerjaan di luar yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Hukumnya Jika di-PHK Karena Datang Terlambat

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:black">Seiring dengan dibatalkannya Pasal 158 </span><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="color:#0563c1">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</span></a><span style="color:black"> oleh </span><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a7bd44456f20?r=0&amp;q=012/PUU-I/2003&amp;rs=1951&amp;re=2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="color:#0563c1">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003</span></a><span style="color:black">, yang kemudian juga dihapus oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&amp;q=uu%20cipTA%20KERJA&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>, pemutusan hubungan kerja (&ldquo;PHK&rdquo;) yang dilakukan hanya berdasarkan pada tuduhan korupsi/penggelapan tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap <strong>bertentangan dengan hukum</strong>.</span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="color:black">Namun, tuntutan ganti kerugian imateriel terhadap dugaan fitnah yang berujung pada PHK tersebut akan sangat sulit dikabulkan. Hal ini dikarenakan, <em>pertama</em>, kerugian imateriel sulit diukur dengan uang dan sangat tergantung dengan kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara. <em>Kedua</em>, sulit untuk menentukan berapa nilai ekonomis suatu martabat/nama baik seseorang.</span></div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>
</div>


Dapatkah di-PHK karena Dituduh Menggelapkan Uang Perusahaan?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pekerja yang tidak menerima hak gajinya dan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dapat mengajukan perselisihan hubungan industrial. Tahap pertama adalah dengan merundingkan masalah ini dengan perusahaan (perundingan bipartit). Apabila tidak diperoleh hasil memuaskan, pekerja dapat mengadu ke instansi ketenagakerjaan setempat. Jika masih tidak tercapai kesepakatan, pekerja dapat mengajukan gugatan lewat pengadilan hubungan industrial (&ldquo;PHI&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, pekerja sebaiknya tidak menahan data milik perusahaan, karena berpotensi menimbulkan masalah baru. Jika perusahaan menolak menjalankan putusan PHI, pekerja dapat memohonkan sita eksekutorial atau mengajukan gugatan pailit atas pengusaha.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Dipecat Tanpa Pesangon dan Gaji, Bolehkah Karyawan Menahan Data Perusahaan?

Beranda

Home

dipecat

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#dipecat