'Menggugat' Wewenang MK Menguji Perppu
Ada usulan sebaiknya wewenang MK menguji Perppu dimasukkan dalam revisi UUD Tahun 1945 dan UU MK. Se...
Pemerintah Sebut Hak Angket DPR Open Legal Policy
Mahkamah secepatnya diminta mengeluarkan putusan provisi untuk menghentikan sementara penggunaan hak...
Menakar Problem Konstitusionalitas Holding BUMN
Pengendalian bisnis dengan model dan konstruksi yang tersentralisasi amat rentan terhadap perekonomi...
Wilayah Jabatan Notaris Dipersoalkan, Begini Pandangan Pemerintah
Pemerintah beranggapan larangan notaris menjalankan jabatan diluar wilayahnya agar terciptanya persa...
Problematika Konstitusionalitas 'Pengujian' Perppu (Ormas)
Mencoba mengurai persoalan hukum dan kontitusionalitas serta seluk beluk penerbitan Perppu. Apakah p...
Salah Satu Pilar Perekonomian, BUMN Cermin Pasal 33 UUD 1945
Inti Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan perekonomian disusun berdasar azas kekeluargaan, cabang-cabang ...
Kala Napi Korupsi Persoalkan Aturan Remisi
Majelis menyarankan para pemohon untuk mempertajam konstruksi dalil argumentasi yang menjadi pokok p...
KY Komit Jaga Independensi dan Akuntabilitas Peradilan
Untuk itu, seluruh pegawai di lingkungan KY harus berkemauan meningkatkan kapasitas diri agar mampu ...