Pelajaran Penting dari Diskursus Pemberian Amnesti dan Abolisi
Ada pergeseran paradigma konstitusi pemberian amnesti dan abolisi, dari pertimbangan yuridis ke pert...
Prof Jimly Usul Transformasi Konstitusi Gelombang Kedua
Antara lain Wakil Presiden tidak dipilih melalui pemilu langsung, tapi ditetapkan Presiden terpilih ...
Hak Prerogatif Presiden: Menghapus Jerat Hukum Melalui Abolisi dan Amnesti
Meskipun penyelesaian melalui amnesti dan abolisi patut diapresiasi sebagai bentuk wisdom presiden m...
Inosentius Samsul, Calon Hakim Konstitusi Usulan DPR Sodorkan 4 Rekomendasi
Antara lain hukum acara di MK diusulkan untuk diatur dalam bentuk UU. Menegaskan dismissal process d...
Kewajiban Warga Negara dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945
Sejumlah kewajiban warga negara yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 adalah cinta tanah ai...
Cerita di Balik Mundurnya Bung Hatta dari Jabatan Wakil Presiden
Setahun sebelum mengirimkan surat pengunduran diri, Bung Hatta merespons permintaan dua orang sahaba...
Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka: Pasal 33, Rakyat, dan Bayangan Kolonialisme
Proklamasi 1945 memang berhasil memutus rantai kolonialisme secara politik, tetapi dalam aspek hukum...
Menjernihkan Jabatan Wakil Presiden
Dalam sejarah, Wakil Presiden selalu memiliki peluang untuk menanggalkan jabatannya jika situasi-kon...