Kendati Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah dilakukan amandemen beberapa kali, namun dinilai belum sempurna. Pasalnya norma dan nilai-nilai baru terus berkembang di masyarakat. Hanya saja konstitusi tidak mungkin diubah setiap waktu, dan proses amandemen harus dilakukan secara formal. Perubahan konstitusi bisa dilakukan melalui konvensi, atau melalui tafsir pengadilan.
Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008, Prof Jimly Asshiddiqie dalam diskusi bertema Dialektika Konstitusi: Refleksi UUD NRI Tahun 1945 Menjelang 25 Tahun Reformasi Konstitusi di kompleks MPR, Kamis (21/08/2025).
Dia menilai UUD 1945 yang diamandemen pada periode 1999-2002 harus dievaluasi menyeluruh. Selama ini wacana amandemen hanya menyasar soal Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Secara substansi GBHN sudah diganti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Kendati demikian Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia menilai sekarang momentum tepat memperbaiki sistem konstitusi. Tapi perbaikan itu tak sekedar penetapan GBHN oleh MPR, tapi juga beberapa hal lain yang dinilai urgen.
“Perlu agenda perubahan transformasi konstitusi gelombang kedua,” katanya dalam diskusi bertema Dialektika Konstitusi: Refleksi UUD NRI Tahun 1945 Menjelang 25 Tahun Reformasi Konstitusi di kompleks MPR, Kamis (21/08/2025).
Baca juga:
- Sejumlah Persoalan Pokok Diusulkan Masuk Amendemen Kelima UUD 1945
- Amandemen Konstitusi Perlu Kajian dan Uji Publik Mendalam
Dia menilai transformasi konstitusi gelombang kedua penting menyasar sedikitnya 5 hal. Pertama, MPR menetapkan GBHN yang menjadi acuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Kedua, menata kembali struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan dari 3 menjadi 2. Sekarang lembaga perwakilan dan permusyawaratan terdiri dari MPR, DPR, dan DPD.
