Konstitusionalitas Aturan Penangkapan dan Penahanan Hakim dengan Izin Ketua MA Dipersoalkan
Dalam permohonannya, para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP yang dinil...
Paradoks Penuntut Umum di Tahap Pra-Ajudikasi dalam KUHAP Baru (Bagian Keenam)
Jaksa/Penuntut Umum hampir kehilangan seluruh mahkotanya sebagai dominus litis dalam KUHAP 2025 kare...
Kritik dan Tantangan Pembuktian Alat Bukti Elektronik di KUHAP Baru
Dalam KUHAP baru, alat bukti yang dapat dipergunakan dan dapat memiliki kekuatan pembuktian harus da...
Penegakan Hukum Keimigrasian di Era KUHAP 2025
KUHAP 2025 menuntut transformasi untuk menjamin sinergi dan penegakan hukum yang kuat. Kolaborasi te...
Tantangan Independensi Advokat Pasca KUHAP 2025
Dengan pemahaman posisi advokat yang demikian krusial, pembaruan KUHAP seharusnya memperkuat peran a...
Seminar Nasional MIH FH UGM (Kampus Jakarta) Kupas Kesiapan APH dan Implementasi DPA dalam Rezim KUHP-KUHAP Baru
Fokus utama pembahasan adalah kesiapan aparat penegak hukum (APH) serta implementasi mekanisme Defer...
KUHAP 2025 dan Masa Depan Profesi Advokat
Ke depan integrasi sistemik antara KUHAP 2025 dengan UU Advokat merupakan kebutuhan mendesak untuk m...
Mengenal Perp Walk Setelah Perubahan Kebijakan Gedung Merah Putih
Mempertontonkan tersangka ke hadapan publik merupakan bagian dari akuntabilitas penegak hukum dan pe...