Catatan Kritis Sektor Hukum Pemerintahan Jokowi Jilid I
Penegakan hukum digunakan sebagai alat kriminalisasi, diskriminasi, melanggar HAM dan merusak demokr...
Kemungkinan Nasib Uji Materi RUU KPK
Dengan adanya permohonan Revisi UU KPK yang baru ini, tidak perlu khawatir pengujian Revisi UU KPK a...
Sejumlah Harapan terhadap 'Nahkoda' Badan Legislasi Pemerintahan
Calon kandidat pimpinan badan legislasi ini disyaratkan harus berkompeten, dari kalangan profesional...
Amandemen Konstitusi Buka Ruang Partisipasi Publik
Amandemen UUD 1945 diklaim tidak akan mengamandemen sistem pilpres dan masa jabatan presiden dan wak...
KPK Sebut Arteria Dahlan Tak Paham Beda Barang Sitaan dan Rampasan
KPK menampik pernyataan Arteria dan membeberkan sejumlah perbedaan barang rampasan dan sitaan.
Pemerintah Diingatkan Moratorium Hukuman Mati
Praktik hukuman mati di era pemerintahan Jokowi tertinggi. Pemerintah dan DPR kembali diminta untuk ...
Empat Hal 'Haram' dalam Amandemen Konstitusi
Mengubah sistem presidensial, bentuk negara kesatuan, pembukaan UUD 1945, dan menambah Penjelasan UU...
Syarat DPR-Presiden Boleh Ajukan RUU Di luar Prolegnas
UU No. 15 Tahun 2019 ini mengatur mekanisme carry over; mekanisme pengajuan Prolegnas; pemantauan da...