Mempersoalkan Larangan Privatisasi Usaha Sektor SDA di MK
Pasal tersebut dinilai memiliki makna ambigu dan multitafsir, sehingga membuka peluang privatisasi a...
Apakah MK Berwenang Uji UU Ratifikasi Perjanjian Internasional?
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi adalah salah sa...
Kedudukan Pengadilan Pajak Dinilai Langgar Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
Karena kedudukan Pengadilan Pajak masih dua atap yakni di bawah MA dan Kementerian Keuangan. Pemohon...
Peralihan Asabri ke BPJS Tak Kurangi Manfaat Peserta
Bagi Asabri, sejatinya pengalihan program Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan wajib memberi kesejahteraan...
Menyoal Wewenang Pemerintah Pusat Terbitkan Izin Usaha Pertambangan
Izin usaha pertambangan menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi. Dua pemohon lain, meminta M...
Alasan MK Hentikan Sementara Persidangan Mulai 27 Juli
Seluruh ruangan, sarana dan prasarana kerja gedung MK akan disterilisasi melalui penyemprotan disinf...
Pemerintah: Aturan Pengunduran Diri Anggota Legislatif Ikut Pilkada Konstitusional
Apapun jabatan yang diemban dapat dijalankan sampai berakhirnya jabatan tersebut. Tetapi, jika meman...
Dinilai Diskriminatif, Perubahan UU Minerba 'Digugat'
Pemohon meminta Mahkamah agar Pasal 169A Perubahan UU Minerba dinyatakan bertentangan dengan bertent...