Menakar Problem Konstitusionalitas Holding BUMN
Pengendalian bisnis dengan model dan konstruksi yang tersentralisasi amat rentan terhadap perekonomi...
Wilayah Jabatan Notaris Dipersoalkan, Begini Pandangan Pemerintah
Pemerintah beranggapan larangan notaris menjalankan jabatan diluar wilayahnya agar terciptanya persa...
Ditetapkan Melalui PMK, Ini Barang Kebutuhan Pokok Bebas dari PPN
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak merupakan barang yang menyangkut ha...
Problematika Konstitusionalitas 'Pengujian' Perppu (Ormas)
Mencoba mengurai persoalan hukum dan kontitusionalitas serta seluk beluk penerbitan Perppu. Apakah p...
Salah Satu Pilar Perekonomian, BUMN Cermin Pasal 33 UUD 1945
Inti Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan perekonomian disusun berdasar azas kekeluargaan, cabang-cabang ...
Kala Napi Korupsi Persoalkan Aturan Remisi
Majelis menyarankan para pemohon untuk mempertajam konstruksi dalil argumentasi yang menjadi pokok p...
DPR Putuskan Perppu Ormas Dibahas Komisi II
Tidak ada perubahan pasal dalam pembahasan Perppu Ormas ini, hanya setuju atau tidak setuju. Kalaupu...














