#mahkamah konstitusi

MK mengerahkan seluruh SDM yang ada di Kepaniteraan dan ekretariat Jenderal.

Kursus singkat ini tak hanya digelar di MK Indonesia, tetapi juga digelar di sejumlah negara anggota...

Dinilai tidak mempertimbangkan masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1957 yang memungkinkan PHK dengan per...

Pertimbangan hakim menyebut-nyebut UU Bantuan Hukum.

Alasannya karena hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diterimanya.

Dilihat dari perspektif psikologis dan sosiologis.

Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai tempat yang pas dalam menangani sengketa ini.

Majelis meminta pemohon memperbaiki bagian legal standing dan petitum permohonan.