Konsistensi Putusan Progresif MK Harus Dijaga, Negara Wajib Patuh Pada Putusan Mengikat
Publik memiliki peran kunci dalam menjaga progresivitas MK. Pengawasan masyarakat akan menjadi penye...
Pakar Sebut Putusan MK yang Melarang Polisi Aktif Menduduki Jabatan Sipil Berlaku Serta Merta
Pelaksanaan putusan MK tidak seharusnya menunggu aturan pelaksana atau mekanisme transisi lain. Dala...
MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Kecuali Mundur atau Pensiun
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa penugasan dari Kapolri menutup ruang peran ganda an...
Ketiadaan Kemandirian Anggaran Lembaga Peradilan Dinilai Hambat Kualitas Putusan
Jika kemandirian anggaran tidak terjamin, risiko munculnya putusan yang tidak adil, kontroversial, a...
Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum acara Mahkamah Konstitusi ("MK") adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakan hukum mat...
Koalisi Sodorkan 13 Petitum dalam Uji Materiil UU TNI
Seperti meminta Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU 3/2025 inkonstitusional sepanjang tidak dib...
Menjaga Independensi dan Integritas: Refleksi Jaksa atas Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025
Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 bukan ancaman bagi Kejaksaan, melainkan panggilan untuk menjadikan ...
Ahli Minta MK Pertahankan Pasal 56 UU PDP, Keberlakuan Hukum Indonesia Secara Ekstrateritorial
Ahli, akademisi FH UI merekomendasikan Mahkamah mempertahankan Pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan (4) ...