#mahkamah konstitusi

MK diminta hati-hati memutuskan permohonan pengujian UU TPPU.

Tindakan mangkir dalam persidangan sesuatu yang tidak pantas dilakukan seorang anggota DPR/MPR.

Pemerintah menganggap kawin beda agama dapat menimbulkan kerawanan dan gejolak sosial.

Ingin mempertahankan pilkada lewat DPRD.

Dengan putusan ini, tidak ada alasan lagi Kemenkumham untuk tidak mengesahkan hasil RUPSLB Metromini...

Legalitas Otoritas Jasa Keuangan kembali dipersoalkan. Dihubungan dengan kedaulatan ekonomi.

Peneliti mengkritik ada aturan dalam Perppu yang berpotensi menimbulkan persoalan.

Kalau permohonan ini dikabulkan secara otomatis berlaku UU Pemda yang mengatur pilkada langsung.