Aturan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Diuji ke Mahkamah Konstitusi
Karena dinilai berpotensi membuka ruang dwifungsi aparat keamanan.
MK: Textual Meaning vs Melanggar UUD
Textual meaning bukan hal baru. MK sudah memulai pada April 2004 melalui Putusan MK Nomor 008/PUU-II...
Pemisahan Pemilu, dari Kajian LIPI 2015 hingga Putusan MK
DPR dan pemerintah penting segera berinisiatif merevisi UU Pemilu untuk menindaklanjuti putusan MK.
Praktik di Lapangan Masih Marak, MK Kembali Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri
Penegasan ini merupakan bagian dari penilaian MK terkait isu konstitusionalitas rangkap jabatan dala...
DPR Akomodir Putusan MK dalam RUU Ketenagalistrikan
Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") memastikan perubahan terhadap Undan...
Pergeseran Tafsir Pemilu Serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum (...
Dilema Putusan MK 135/2024
Refleksi paling penting dari putusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak boleh dengan mudah menciptakan n...
MPR Wanti-wanti Dampak Pemisahan Pemilu
Memperpanjang ketegangan politik, menambah beban anggaran negara, dan menciptakan fragmentasi politi...