Pada 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang segera mengguncang ruang politik nasional. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal tidak boleh lagi dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaan keduanya harus diberi jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun. Pemilu nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD dipisahkan pelaksanaannya dari pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Kontroversi muncul segera setelah putusan itu dibacakan. Beberapa partai politik dan DPR RI meresponnya dengan sangat negatif. Meski harus dilaksanakan, tetapi Mahfud MD tetap menyebut Putusan MK sebagai putusan yang melahirkan kerumitan hukum baru. Mereka pada umumnya menilai bahwa perintah Mahkamah untuk menjeda pemilu selama lebih dari dua tahun berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Jika jadwal pemilu lokal digeser ke tahun 2031, maka rentang waktu dari pemilu sebelumnya akan menjadi tujuh tahun. Sekali lagi itu berarti akan menyimpangi konstitusi.
Ketika Hakim Menjadi Legislator
Putusan ini mencerminkan kecenderungan Mahkamah bertransformasi dari negative legislator menjadi positive legislator. Asalnya, MK hanya diberi kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Tapi praktiknya, Mahkamah kian aktif menetapkan norma baru yang seharusnya berada dalam domain legislatif.
Mahkamah tidak hanya menyatakan bahwa penyatuan pemilu nasional dan lokal inkonstitusional, tetapi juga menetapkan secara normatif bahwa pelaksanaan pemilu lokal harus dilakukan dua hingga dua setengah tahun setelah pelantikan presiden dan anggota DPR/DPD. Norma baru ini bersifat teknokratik dan operasional, yang secara konstitusional seharusnya menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Dalam hukum tata negara, praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk metamorfosis lembaga yudikatif menjadi semi-legislatif yang mengandung risiko etis dan sistemik. Apalagi bila tidak disertai urgensi yang benar-benar mendesak.
Setidaknya, Mahkamah Konstitusi menyebut lima alasan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Pertama, beban kerja penyelenggara yang terlalu berat dan tumpang tindih dalam satu tahun yang sama menyebabkan ketidakefisienan lembaga, seperti KPU dan Bawaslu. Masa jabatan mereka lima tahun, tetapi menurut MK, waktu efektif kerja penuh mereka hanya berlangsung selama dua tahun karena seluruh tahapan menumpuk dalam satu siklus waktu.
Kedua, Mahkamah menyebut pemilu lima kotak menyebabkan keletihan institusional dan memicu korban jiwa, seperti pada Pemilu 2019 dan 2024. Ketika itu banyak petugas KPPS meninggal akibat kelelahan. Ketiga, partai politik kehilangan waktu yang cukup untuk kaderisasi karena harus menyiapkan ribuan calon legislatif dan kepala daerah dalam waktu yang nyaris bersamaan. Ini berdampak pada munculnya kecenderungan pragmatis. Partai terpaksa merekrut tokoh populer alih-alih kader ideologis.
Keempat, isu pembangunan daerah tenggelam oleh dominasi isu nasional karena pemilu lokal dan nasional berlangsung serempak. Dengan waktu yang terlalu berdekatan, rakyat kesulitan mengevaluasi kinerja presiden, DPR, maupun kepala daerah. Kelima, MK menyatakan pemilih mengalami kejenuhan, karena harus mencoblos lima surat suara sekaligus dengan banyak calon dalam waktu singkat. Hal ini menurunkan kualitas kedaulatan rakyat dan efektivitas pemilu.
















