Dilema Putusan MK 135/2024
OPINI

Dilema Putusan MK 135/2024

Refleksi paling penting dari putusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak boleh dengan mudah menciptakan norma baru. Dalam negara demokrasi konstitusional, hukum dibentuk oleh lembaga legislatif yang memiliki legitimasi elektoral, bukan oleh lembaga yudikatif yang bersifat pasif. Ketika Mahkamah berperan sebagai pembentuk hukum tanpa melalui proses representatif, prinsip demokrasi dan nomokrasi sekaligus tercederai.

•Bacaan 4 Menit
ZA
Penulis Opini

Alasan-alasan di atas pada dasarnya adalah masalah administratif dan teknis belaka, bukan persoalan konstitusional. Tidak ada norma yang melanggar prinsip hak pilih atau menyebabkan hilangnya kedaulatan rakyat. Coba bandingkan dengan Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 dalam konteks Pemilu 2009. Mahkamah ketika itu melakukan hal yang sama. Memerankan diri sebagai lembaga semi legislatif dengan membuat norma baru berupa dibolehkannya penggunaan KTP sebagai syarat pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya saat hari pemungutan suara di tempat pemungutan suara sekalipun nama pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pembuatan norma baru itu sangat penting mengingat jadwal pemilu yang sudah hampir masuk tahap pemungutan suara. DPR tidak lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan proses legislasi secara normal. Maka demi menyelamatkan hak konstitusional warga negara yang terancam hilang karena tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, MK membuatkan norma baru secara eksplisit. Kegentingan konstitusional yang nyata dan mendesak saat itu terang terlihat. Jauh berbeda dengan keadaan yang melingkupi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. DPR masih punya sangat banyak waktu untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang menjadi dasar pertimbangan MK di atas.

Demokrasi dalam Ancaman Sunyi?

Refleksi paling penting dari putusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak boleh dengan mudah menciptakan norma baru. Dalam negara demokrasi konstitusional, hukum dibentuk oleh lembaga legislatif yang memiliki legitimasi elektoral, bukan oleh lembaga yudikatif yang bersifat pasif. Ketika Mahkamah berperan sebagai pembentuk hukum tanpa melalui proses representatif, maka prinsip demokrasi dan nomokrasi sekaligus tercederai.

Apabila Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dijalankan oleh DPR, besar kemungkinan pemilu lokal tahun 2031 akan diselenggarakan lebih dari lima tahun setelah pemilu sebelumnya. Pelaksanaan pemilu yang demikian adalah melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan pelaksanaan pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali. Ini adalah bentuk nyata dari rekayasa konstitusi. MK, secara tidak langsung, telah mengubah substansi konstitusi tanpa prosedur perubahan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Inilah yang disebut oleh Richard Albert sebagai stealth constitutional change.

Perubahan konstitusi terselubung tidak menggunakan mekanisme amendemen resmi, secara teoritis disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kebutuhan politik yang mendesak atau krisis. Kedua, norma tidak lagi relevan dengan realitas sosial. Ketiga, terjadinya pembiaran sistematis oleh lembaga negara. Keempat, terbentuknya praktik baru yang terus-menerus dan tidak dikoreksi. Apapun penyebabnya, perubahan konstitusi yang tidak sehat berpotensi membuat perubahan struktur kekuasaan, hubungan antarlembaga, atau bahkan pelemahan demokrasi secara senyap, karena rakyat tidak menyadari bahwa konstitusi telah diubah tanpa keterlibatan mereka.

MK harus sangat berhati-hati. Sikapnya untuk terus melampaui wewenang dapat membuat rakyat tidak lagi menjadi sumber kedaulatan. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt telah mengingatkan. institusi-institusi hukum seperti Mahkamah dapat digunakan oleh elit untuk mengubah sistem secara diam-diam dan sah secara prosedural. Demokrasi tidak selalu mati karena revolusi atau kudeta. Ia bisa mati dalam senyap melalui pasal-pasal, tafsir-tafsir, dan putusan-putusan yang tampak legal, tapi secara substansi menghancurkan jantung konstitusi.

 

*) Zuhad Aji Firmantoro, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios)

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

putusanputusan mkmahkamah konstitusipemilu serentak
Zuhad Aji Firmantoro

Dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info