Inkonstitusional Penyidikan Tunggal: Transformasi Menuju Sistem Multiparty Penyidikan
Sistem multiparty penyidikan dengan segala kelengkapannya menjadi antitesis yang tepat bagi konsep p...
Pembahasan Rekayasa Konstitusional Pasca Putusan MK 62/2024 Masih Dikaji DPR
Dalam putusannya, MK memberikan mandat kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan constitutional engi...
KPU Merauke Bantah Dalil Pelanggaran dalam Sidang Sengketa Pilbup
Ada delapan tuduhan pelanggaran yang ditujukan kepada KPU Merauke.
Demokrasi Inklusif Pasca Penghapusan Presidential Threshold
Pemerintah dan DPR yang mempunyai wewenang membuat aturan sudah seyogianya menyusun revisi UU Pemilu...
Konsekuensi Putusan Arbitrase Internasional Pasca Putusan MK
Perlu segera dilakukan pencabutan Undang-Undang AAPS untuk selanjutnya dibuat dua Undang-Undang Arbi...
Soal Hapus Presidential Threshold, Akademisi FH UGM Ini Sebut MK Sebagai 'Makhluk Politik'
Terlihat trennya sejak 2017, di mana MK kerap melahirkan putusan bukan dari logika hukum, tapi kepen...
Menyoal Pengalihan Dukungan Parpol di Sengketa Hasil Pilkada
Sikap KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kainama yang menerima pendaftaran calon kepala daerah yang m...
3 Catatan Prof Jimly Terkait Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Tak perlu khawatir terhadap banyaknya jumlah pasangan calon yang maju dalam Pilpres karena sebagai e...