AMAN dan Masyarakat Adat Gugat UU IKN, Gaungkan Partisipasi Bermakna Melalui FPIC
Pasal 21 UU IKN dianggap tidak cukup untuk melindungi hak-hak konstitusional Masyarakat Adat, sehing...
Mahasiswa Uji Materil UU Sisdiknas, Minta PTN Dilarang Pungut Biaya di Luar UKT
Ketentuan dalam UU Sisdiknas membuka ruang pungutan tambahan yang tidak memiliki batas jelas dan ber...
Penggunaan Anggaran Pendidikan untuk Program MBG Inkonstitusional
Memasukkan program MBG ke dalam anggaran pendidikan bertentangan dengan konstruksi konstitusional Pa...
Putusan MK Dikritik, Anggaran Pendidikan Bisa 'Dibajak' MBG Hingga 2027
Pemisahan program MBG dari anggaran pendidikan berlaku paling lambat dalam APBN tahun anggaran 2028....
Putusan MK Dinilai Kuatkan Hak Konstitusional Masyarakat atas Kuota Internet
Implementasi Putusan MK harus segera dilaksanakan demi mengakomodasi hak ekonomi masyarakat di ruang...
Judicial Review dan Judicial Preview, Apakah Sama?
Walaupun sama-sama diakui sebagai bentuk pengujian peraturan perundang-undangan, judicial preview be...
Dua Tahun UU PDP Tanpa Lembaga Pengawas, Pemerintah Bantah Ada Kekosongan Hukum
Pemerintah menyatakan Rancangan Perpres Lembaga PDP telah diajukan ke Presiden.
DPR Tepis Pasal Pidana UU PIHU Kriminalisasi Jemaah Umrah Mandiri
Pasal 115 dan Pasal 122 UU PIHU justru perwujudan dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlin...