Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu. Foto: RES

DJKI tidak dapat melakukan penindakan pelanggaran KI tanpa adanya aduan dari pemilik KI karena hukum KI menggunakan delik aduan. Namun DJKI akan terus melakukan pemantauan di pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia. 

DJKI Sesalkan Pejabat Pemerintah Gunakan Barang Palsu

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Pembuatan SIM palsu dapat dijerat menggunakan pasal pemalsuan surat berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a> lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 1/2023</a> yang <span style="color:#333333">mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Bagaimana bunyi jerat hukumnya?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Jerat Pidana Bagi Pembuat SIM Palsu

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pemalsuan dokumen yang Anda tanyakan kami asumsikan merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang bisa dipidana penjara berdasarkan <strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">KUHP</a> yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan </strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=RKUHP" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><strong>RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR</strong></a><span style="color:#0563c1"><u><strong>.</strong></u></span><span style="color:#0563c1"><u> </u></span>Lantas, kasus pemalsuan dokumen pasal berapa?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen 

DJKI ingin membuat Moment of Understanding dengan Homeland Security Investigations (HSI).

Kapasitas Satgas Ops Penanggulangan Peredaran Barang Palsu Akan Diperkuat

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Kami mengasumsikan yang Anda maksud adalah menyunting dengan cara menambah atau mengurangi isi dokumen yang telah dipindai ke komputer, lalu setelah itu difotokopi (digandakan).</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Isi dokumen yang diubah tersebut adalah berupa Kartu Keluarga, slip gaji, STNK, SKCK, surat keterangan dokter yang kemudian digunakan untuk mengurus keperluan. Perbuatan ini jelas melanggar hukum dan dikategorikan sebagai <strong>tindak pidana pemalsuan surat</strong>. Selain itu, dapat pula dikenakan <strong>tindak pidana pemalsuan data pribadi</strong>. Apa ancaman hukumnya?</p>
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>


Nekat Buat KK Palsu, Ini Jerat Hukumnya! 

Para pengurus Kagama Bantuan Hukum. Foto: Kagama Bantuan Hukum.

Khususnya berkaitan dengan isu ijazah Jokowi yang dituding palsu.

Kagama Bantuan Hukum Siap Beri Pendampingan Kepada Jokowi

Ke depannya diharapkan pen.egakan hukum kekayaan intelektual akan semakin baik untuk membangun citra yang positif bagi Indonesia.

DJKI Susun Peraturan untuk Hentikan Peredaran Barang Palsu di Lokapasar 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pembuat, penjual, dan pembeli surat keterangan dokter palsu yang digunakan untuk lolos pemeriksaan agar dapat bepergian di tengah wabah COVID-19, dapat dijerat dengan sanksi pidana.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pembuat dan pengguna surat keterangan dokter palsu dapat dijerat berdasarkan Pasal 263, Pasal 267, atau Pasal 268 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>, tergantung kedudukan masing-masing pihak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjualnya juga berpotensi dikenai sanksi atas tindak pidana penadahan, berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Aspek Hukum Pidana Surat Keterangan Dokter Palsu di Tengah Wabah COVID-19

Beranda

Home

palsu

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#palsu