Menjerat Penyelenggara MBG dengan Regulasi Keamanan Pangan
Menurut ahli, undang-undang pangan dan berbagai turunannya mengikat tidak saja kepada pelaku usaha n...
Stabilisasi Pangan Cirebon, Perwal 26/2025 Fasilitasi Subsidi Distribusi
Perwal Cirebon 26/2025 dan Gapura Pangan diproyeksikan menjadi dua instrumen kunci dalam menjamin st...
Jika Peserta Bela Negara Disuruh Makan Bekas Orang
Mendapatkan makanan yang bersih dan layak merupakan hak setiap warga negara. Sehingga, menurut kami,...
5 Catatan Serikat Petani Indonesia Untuk RUU Pangan
Antara lain menempatkan petani sebagai produsen utama pangan, bukan berbasis korporasi. Jalankan ref...
Polemik Nampan MBG: Halal, Keamanan Pangan, dan Tanggung Jawab Negara
Skandal nampan MBG memperlihatkan tiga lapisan persoalan: pelanggaran hak konsumen menurut UUPK, pel...
Poin-poin Revisi UU Pangan
Komisi IV DPR tengah membahas revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diub...
Kementerian ATR/BPN Evaluasi Implementasi KP2B/LP2B
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("ATR/BPN") menyatakan terdapat sejumla...














