5 Catatan Serikat Petani Indonesia Untuk RUU Pangan
Terbaru

5 Catatan Serikat Petani Indonesia Untuk RUU Pangan

Antara lain menempatkan petani sebagai produsen utama pangan, bukan berbasis korporasi. Jalankan reforma agraria, memperketat impor pangan hanya untuk komoditas tertentu.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Kiri-kanan: Kepala Departemen Organisasi SPI, Fajar Angga Kusumah dan  Ketua Umum SPI, Henry Saragih. Foto: ADY
Kiri-kanan: Kepala Departemen Organisasi SPI, Fajar Angga Kusumah dan Ketua Umum SPI, Henry Saragih. Foto: ADY

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (RUU Pangan) masuk perubahan kedua program legislasi nasional (Prolegnas) 2025. Naskah akademik dan RUU disusun Komisi IV DPR sebagai pengusul. Rencana revisi UU Pangan ini mendapat perhatian Serikat Petani Indonesia (SPI).

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, mengatakan substansi RUU Pangan sedikitnya memperkuat 5 sektor. Pertama, petani sebagai produsen utama pangan di Indonesia dengan strategi pertanian keluarga bukan berbasis korporasi seperti food estate. Kedua, meredistribusi tanah melalui mekanisme reforma agraria. Mengingat mayoritas petani di Indonesia berstatus gurem atau mengelola tanah di bawah 0,5 hektar, mustahil memproduksi pangan secara memadai. Lahan yang dikelola petani paling sedikit 3 hektar.

Ketiga, melarang impor pangan untuk kebutuhan pokok. Pemenuhan pangan nasional harus diproduksi petani. Impor pangan sifatnya terbatas hanya untuk komoditas yang tidak bisa dibudidaya di Indonesia. Keempat, RUU Pangan perlu mengatur tata kelola kelembagaan pangan secara baik seperti memperkuat koperasi petani. Kelima, Badan Pangan Nasional harus mempunyai kewenangan penuh, bukan parsial.

“Tidak seperti selama ini ketika ada persoalan impor disebut ini urusan Kementerian Perdagangan, masalah produksi dilempar kepada Kementerian Pertanian,” kata Henry dalam diskusi bertema Memperingati Hari Pangan Internasional 2025:: Hak Atas Pangan Bukan Sumber Cuan, Rabu (15/10/2025).

Baca juga:

Henry mewanti-wanti jangan sampai RUU Pangan seperti UU Cipta Kerja yang mempermudah kran impor pangan, dan melemahkan petani sebagai produsen pangan. Atau mengebiri kewenangan lembaga negara yang mengurusi soal kedaulatan pangan mengingat saat ini pemerintah telah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Selama ini peran daerah dalam mengelola pangan hanya sebatas mengendalikan harga pangan. Padahal pengendalian harga itu hanya salah satu faktor dari pengelolaan pangan. Padahal penting untuk mencermati tingkat produksi pertanian dan apa komoditas yang diproduksi daerah tersebut. Setiap wilayah harusnya punya strategi pengelolaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi berbagai daerah punya pangan lokal yang menjadi bahan makanan pokok seperti sagu, jagung, singkong, dan lainnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info