Dasar hukum yang mengatur varietas tanaman adalah di antaranya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/253/undangundang-nomor-29-tahun-2000/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_29_2000" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 29/2000</a>. Dalam konteks penyilangan tanaman, terdapat Perlindungan Varietas Tanaman (&ldquo;PVT&rdquo;), yaitu secara singkatnya adalah perlindungan khusus yang diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.

Untuk itu, si perusahaan yang mendatangi Anda harus dapat memperlihatkan bukti kepemilikan PVT yang diakuinya dalam bentuk sertifikat hak PVT. Di sisi lain, perlu dipahami terkait kekayaan intelektual, saat ini rezim PVT sudah tidak lagi termasuk di dalamnya, walaupun masih berkaitan langsung.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Hasil Penyilangan 

Sejumlah warga antre membeli minyak goreng kemasan saat operasi pasar minyak goreng murah di Halaman Kantor Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (5/2/2022).

Antusiasme Warga Antre Minyak Goreng Murah

Praktik penggundulan hutan oleh perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Foto: SGP/Hol

Kondisi buruh perkebunan tergolong memprihatinkan karena banyak pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Karena itu, UU Cipta Kerja dinilai semakin memperburuk kondisi buruh perkebunan sawit yang menghilangkan kepastian kerja, kepastian upah, dan kepastian jaminan sosial dan kesehatan.

Prospek dan Tantangan Perkebunan Sawit Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Foto: RES

 Kenaikan harga pangan tahu dan tempe akibat tingginya harga bahan baku kedelai yang diperkirakan mencapai 50 persen dari kondisi normal.

Legislator Soroti Kebijakan Pemerintah Soal Impor Kedelai

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/nprt/34/uu-no-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</a> hanya mengatur pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan &quot;halal&quot; yang dicantumkan dalam label.

Pada dasarnya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal.

Keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546b2bcb6e22d/nprt/115/uu-no-33-tahun-2014-jaminan-produk-halal" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal</a> yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=0&amp;q=uu%20cipta%20kerja&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>. Apa saja ketentuan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk Makanan

Ilustrasi pembabatan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit. Foto: MYS

KPK terus mengawasi dan melakukan intervensi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Potensi kerugian negara akibat korupsi di sector SDA sangat besar.

Sudah 6 Korporasi Jadi Tersangka Setelah Perma No. 13 Tahun 2016

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kegiatan pemancingan bukan merupakan bentuk perjudian sebagaimana ditentukan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21126/node/631" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian</a>, jika semata dilaksanakan dengan tujuan untuk olahraga, hiburan, atau rekreasi. Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap usaha wisata pemancingan dengan sistem galatama, jika dilaksanakan sebagai suatu perlombaan. Namun berbeda jika pesertanya harus menyetorkan sejumlah uang dan pemenang adu pancing mengambil keseluruhan uang yang terkumpul. Praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai judi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Adapun untuk mengetahui syarat-syarat pendirian usaha pemancingan, dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Apakah Sistem Pemancingan Galatama Termasuk Judi?

Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Maria Sriwulani Sumardjono saat acara diskusi di Jakarta. Foto: Istimewa

Dibutuhkan keteguhan hati dan keberanian sikap (pembentuk UU/kebijakan) untuk mengakui, menghormati, dan melindungi tanah hak serta pemegang haknya yang dijamin UUD Tahun 1945 dan UU PA. 

Konsistensi Prof Maria Sumardjono Terkait Kebijakan Agraria

Beranda

Home

agrobisnis

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#agrobisnis