Keluarkan RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual
Padahal, RUU PKS sangat ditunggu-tunggu masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap korba...
Ketimbang Tapera, Pengusaha-Buruh Sepakat Program MLT Diperkuat
Karena itu, pemerintah perlu merevisi Permenaker No.35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persy...
'Rombak' RUU Prolegnas 2020 Dinilai Ciderai Fungsi Legislasi
PSHK meminta DPR dan Pemerintah membuka kepada publik pertimbangan setiap RUU yang dikurangi dan dit...
Pembentuk UU 'Rombak' Daftar Prolegnas 2020 Menuai Kritik
Sebanyak 16 RUU dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2020; penambahan 3 RUU baru; penggantian 2 RUU. Pe...
Membangun Gerakan Masyarakat Sipil Kawal Reformasi Hukum dan Demokrasi
Gerakan masyarakat sipil perlu membangun koalisi kepentingan yang sama dengan melibatkan banyak kamp...
Pentingnya Melanjutkan Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Karena belum ada payung hukum yang khusus menangani persoalan korban kekerasan seksual. Negara perlu...
Empat Langkah Perbaikan Tata Kelola Regulasi Saat Menghadapi Krisis
Mulai membentuk sistem monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi regulasi bermasalah, memperbai...
Australia Beri Dukungan MA untuk Persidangan Daring
Departemen Dalam Negeri Australia telah mengirimkan 19 set peralatan persidangan secara online sebag...