Empat Hal 'Haram' dalam Amandemen Konstitusi
Mengubah sistem presidensial, bentuk negara kesatuan, pembukaan UUD 1945, dan menambah Penjelasan UU...
Syarat DPR-Presiden Boleh Ajukan RUU Di luar Prolegnas
UU No. 15 Tahun 2019 ini mengatur mekanisme carry over; mekanisme pengajuan Prolegnas; pemantauan da...
Badan Pengkajian MPR Tindaklanjuti Rekomendasi Amandemen UUD 1945
Dengan menyerap aspirasi dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Saat ini, belum ada kata sepaka...
MK Diminta Perketat Syarat Mantan Terpidana Nyalon Kepala Daerah
Tidak dijatuhi hukuman pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan; bagi mantan terpidana telah mel...
Tiga Catatan Penting untuk Fungsi Legislasi DPR
Berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, meningkatkan kuantitas dan kualitas legisla...
Konsekuensi Logis Jika Presiden Tak Keluarkan Perppu KPK
Terbitnya Perppu KPK merupakan opsi terakhir dari kemungkinan pilihan yang ada seperti judicial revi...
Wacana Penggabungan Kemenlu-Kemendag Perlu Kajian Mendalam
Wacana penggabungan Kemenlu dengan Kemendag dinilai bukan solusi untuk memperbaiki perekonomian nasi...
Bermasalah, Koalisi Bakal Uji UU PSDN
Karena dinilai tidak mengadopsi standar HAM antara lain mengenai prinsip kesukarelaan, ada ancaman p...














