PSHK: Evaluasi Menyeluruh Mekanisme Pembentukan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Ini menunjukkan kegagalan upaya penyederhanaan regulasi yang selama ini diklaim Pemerintah sebagai t...
DPD Berharap RUU Daerah Kepulauan dan RUU BUMDes Segera Dibahas
Karena menjadi aspirasi masyarakat daerah yang menghendaki adanya kepastian hukum terkait pengaturan...
Alasan Pemerintah Tak Masukan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021
Bagi Pemerintah, revisi UU ITE bisa saja menyusul untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 ...
Akademisi Ini Tekankan Restorative Justice dalam Revisi UU ITE
Penegakan hukum terkait UU ITE harus menjadi instrumen terakhir sebagai ultimum remedium. Terpenting...
Melihat Perubahan Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021
Jumlah Prolegnas Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU dan dan sebanyak 246 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-...
DPR Janji Segera Sahkan Prolegnas Prioritas 2021
Penetapan Prolegnas Prioritas diperkirakan bakal terjadi perubahan jumlah RUU Prolegnas Prioritas 20...
8 Permasalahan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum
Mulai belum optimalnya implementasi pidana tambahan dalam UU 23/2004, aparat penegak hukum belum mem...
Komisi III DPR Siap Bahas Pasal RKUHP yang Dipersoalkan Masyarakat
"Kalau Menkopolhukam memandang pengesahan RKUHP mendesak dilakukan, kami di Komisi III DPR meminta P...