RUU Ombudsman Arahkan Perluasan Investigasi Mandiri
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") membuka opsi untuk melanjutkan pemba...
Paradigma Rescue Oriented: Membedah Urgensi PKPU bagi Keberlanjutan Layanan Publik BUMN
Masih terdapat kerancuan oleh negara terhadap posisi dari BUMN ketika menghadapi kepailitan. Hal ter...
Desentralisasi Indonesia Diuji: Beban Daerah Naik, Kewenangan Justru Menyempit
Beban pelayanan publik tetap berada di daerah, sementara kewenangan strategis dinilai semakin terkon...
Pemerintah Fasilitasi Pembayaran PNBP Keimigrasian dari Luar Negeri
Kebijakan khusus ini diterapkan untuk mendukung layanan visa WNA serta memastikan akuntabilitas pene...
Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tantangan Tanggung Jawab Hukum Negara
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengubah karakter tindakan administrasi negara dan...
Dari Kekuasaan ke Pelayanan: Redesign Kelembagaan Polri dalam Negara Hukum
Redesign kelembagaan Polri merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan nasional tetap terjag...
Perkuat Komitmen Pelayanan Publik, Pemkab Garut Terbitkan Surat Edaran Kegiatan Pro-Rakyat
Surat edaran tersebut memuat delapan butir instruksi penting yang ditujukan kepada jajaran pemerinta...
Penonaktifan Ketua RW yang Menghalangi Hak Masyarakat
Rukun warga ("RW") merupakan salah satu jenis dari lembaga kemasyarakatan desa ("LKD"). RW memiliki...














