Relevansi Penerapan Right To Be Forgotten di Indonesia
Dengan desain yang tepat, RTBF dapat memperkuat kepastian hukum di ruang digital tanpa mengorbankan ...
Ketika Perjanjian Masih Memerlukan Persetujuan: Kerancuan Konseptual dalam Dasar Pemrosesan
Klarifikasi atas Pasal 55 RPP diperlukan untuk memastikan apakah rezim ini dimaksudkan menciptakan d...
Dari Brussels ke Jakarta: Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia dari Aplikasi Verifikasi Usia Uni Eropa
Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya penegasan kepatuhan platform, melainkan investasi negara dalam ...
S&P Luncurkan Buku Hukum Pelindungan Data Pribadi Korporasi
Panduan strategis bagi para pelaku usaha, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan dalam menghadapi er...
Perdana! Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat Pelindungan Data Pribadi Resmi Dibuka
Sertifikasi berlisensi BNSP ini dilaksanakan pada 2123 Mei 2026 dengan menghadirkan asesor mulai dar...
Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Dibentuk, UU PDP Digugat ke MK
Pemohon berdalih keterlambatan pembentukan lembaga tersebut menimbulkan kekosongan otoritas fungsion...
Penyelarasan Rancangan UU KIP dengan UU PDP dan UU ITE
Anggota Komisi Informasi PusatGede Narayanamenegaskan perlunya Rancangan Undang-Undang (RUU) perubah...
Ketika Persetujuan Menjadi Ritual: Kembali ke Prinsip yang Fundamental
Pelindungan data pribadi bukan hanya soal prosedur, tetapi soal kepercayaan. Dan kepercayaan tidak d...














