Ketidakpastian Dasar Pemrosesan Data, Industri Keuangan Cenderung Bertumpu pada Consent
Meski UU PDP membuka berbagai legal basis, ketidakjelasan interpretasi dan minimnya aturan turunan m...
Consent Semu di Era Digital: Saat Klik I Agree Tak Lagi Bermakna
Frekuensi persetujuan yang berulang membuat consent kehilangan substansi, sementara kompleksitas pem...
PP TUNAS dan Tantangan Mewujudkan Ruang Digital Aman untuk Anak
Berbagai pihak dituntut berperan aktif untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Namun, m...
Pelindungan Data Pribadi Jadi Fondasi Kepercayaan di Sektor Keuangan Digital
Tanpa kepercayaan publik, sistem keuangan akan rentan terganggu apalagi jumlah pengaduan konsumen sa...
Polemik Raperpres Badan PDP dan Ketidakpastian Transfer Data Pribadi Lintas Batas
Pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas untuk merampungkan Raperpres Badan PDP serta mengakomodas...
Tata Kelola Data Peradilan Pidana, Antara Efisiensi Digital dan Risiko Privasi
Pemerintah seharusnya tidak menunda implementasi kebijakan pelindungan data di sektor publik. Langka...
Pelindungan Data Pribadi di Peradilan Pidana Masih Lemah, STHI Jentera Dorong Standarisasi Nasional
Dalam kajian tersebut, tim peneliti mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, antara lain belum ada...
Menata Kedaulatan Data: Mengakhiri Ilusi Persetujuan
Pemerintah harus segera membangun lembaga pelindungan data yang independen, menetapkan standar kecuk...














