Tata Kelola Data Peradilan Pidana, Antara Efisiensi Digital dan Risiko Privasi
Utama

Tata Kelola Data Peradilan Pidana, Antara Efisiensi Digital dan Risiko Privasi

Pemerintah seharusnya tidak menunda implementasi kebijakan pelindungan data di sektor publik. Langkah proaktif diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan standar antar lembaga.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Anggota Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI), Imelda Cardiana dalam Panel Diskusi: Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Peradilan Pidana di Jakarta, Kamis (10/4). Foto: RES
Anggota Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI), Imelda Cardiana dalam Panel Diskusi: Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Peradilan Pidana di Jakarta, Kamis (10/4). Foto: RES

Penerbitan panduan pelindungan data pribadi dalam sistem peradilan pidana oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dinilai sebagai langkah awal yang progresif, namun masih membutuhkan penguatan signifikan, terutama dalam aspek implementasi lintas lembaga.

Anggota Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI), Imelda Cardiana, mengungkapkan bahwa dari perspektif sektor privat, inisiatif tersebut mencerminkan keseriusan sistem peradilan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Meski demikian, ia mengingatkan kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diterjemahkan secara konkret dalam praktik operasional.

Baca Juga:

“Saya melihat ini sebagai satu langkah yang cukup kuat. Walaupun ada pengecualian dalam Pasal 15 terkait penegakan hukum, tetap ada hal-hal yang harus comply, baik dari dasar pemrosesan data maupun akuntabilitasnya,” ujarnya dalam Panel Diskusi: Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Peradilan Pidana di Jakarta, Kamis (10/4).

Kompleksitas UU PDP yang luas, kata dia, menuntut perubahan pola pikir di berbagai lembaga, khususnya terkait dokumentasi, tata kelola data, serta perlindungan privasi. Menurutnya, sistem peradilan pidana perlu memastikan bahwa seluruh proses pengolahan data tetap sesuai dengan prinsip pelindungan data.

Salah satu tantangan utama, lanjut Imelda, adalah belum adanya kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga dalam pengelolaan data. Ia menilai penting adanya satu pihak yang berperan sebagai koordinator dalam mengawasi alur data lintas institusi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info