Tag:

#pengadaan barang dan jasa pemerintah

Tags Terkait:
Legal Intelligence

RUU PBJ Tersendat, Perpres 46/2025 Jembatani Pengadaan Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP") akan melakukan sejumlah perubahan dalam ...

Legal Intelligence

Kebutuhan Badan Khusus Jasa Pengiriman Pemerintah

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia ("ASPERINDO") mendorong perlunya penunjukan at...

Berita

Caveat Vendor dalam Kontrak PBJ Pemerintah

Data KPK mencatat pelaku usaha menyumbang jumlah tertinggi pelaku penyuapan. Sebagian besar terjadi ...

Klinik

Bisakah Kuasa Direksi Tanda Tangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa?

Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia barang/jasa yang berbentuk perseroan ...

Berita

Mengenal Definisi, Tipe, dan Ketentuan Swakelola

Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintahan...

Berita

Regulasi dan Praktik Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia

Kegiatan pengadaan barang/jasa diatur berbagai regulasi terus diperbaharui menyesuaikan dengan kebut...

Berita

Pelayanan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Layanan hukum merupakan bentuk kewajiban untuk dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daer...

Berita

Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tidak tepat bagi pemerintah untuk menggunakan UUPK sebagai payung hukum dalam proses pengadaan baran...

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info