RUU PBJ Tersendat, Perpres 46/2025 Jembatani Pengadaan Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP") akan melakukan sejumlah perubahan dalam ...
Kebutuhan Badan Khusus Jasa Pengiriman Pemerintah
Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia ("ASPERINDO") mendorong perlunya penunjukan at...
Caveat Vendor dalam Kontrak PBJ Pemerintah
Data KPK mencatat pelaku usaha menyumbang jumlah tertinggi pelaku penyuapan. Sebagian besar terjadi ...
Bisakah Kuasa Direksi Tanda Tangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa?
Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia barang/jasa yang berbentuk perseroan ...
Mengenal Definisi, Tipe, dan Ketentuan Swakelola
Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintahan...
Regulasi dan Praktik Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia
Kegiatan pengadaan barang/jasa diatur berbagai regulasi terus diperbaharui menyesuaikan dengan kebut...
Pelayanan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Layanan hukum merupakan bentuk kewajiban untuk dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daer...
Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tidak tepat bagi pemerintah untuk menggunakan UUPK sebagai payung hukum dalam proses pengadaan baran...














