Barang rampasan negara dan barang gratifikasi merupakan barang milik negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaannya dilakukan secara tertib administrasi, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjunjung tinggi good governance.

Mekanisme Pengelolaan Barang Rampasan Negara

Kajian kritis atas regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perbandingan hukum. Negara pembanding berasal dari penganut civil law system dan common law system.

Basmi Korupsi Bisa Jadi Lebih Efektif dengan Pembaharuan Hukum Administrasi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Foto: RES

Pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan masih tidak bisa lepas dari risiko persengkongkolan. Kondisi ini menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan sulitnya pelaku usaha lain untuk berkembang. 

Melihat Tender Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah dari Hukum Persaingan Usaha

Webinar ini bertujuan untuk memahami aspek hukum dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh pelaku usaha.

Memahami Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pelaku Bisnis

Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian sejak diterbitkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&amp;q=uu%20cipTA%20KERJA&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>, ada beberapa ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546b2bcb6e22d/nprt/115/uu-no-33-tahun-2014-jaminan-produk-halal" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal</a> yang diubah dan/atau dihapus. Apa saja ketentuan itu dan kini bagaimana bunyinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Mencantumkan Logo Halal yang Tak Sesuai Standar Nasional

Prof Faisal Santiago saat menjadi pemateri Workshop Hukumonline 2018 bertajuk â€œImplementasi Reformasi Regulasi Publik Procurement bagi Pelaku Usahaâ€ di Jakarta, Selasa (25/9). Foto: RES

Karena Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur keberadaan ahli hukum kontrak termasuk mengatur syarat kontrak dan perbuatan terlarang dan sanksinya apabila terjadi pelanggaran isi kontrak.

Pentingnya Memahami Kontrak dalam Pengadaan Barang-Jasa

Ilustrasi: BAS

Setelah adanya Perpres No.54 Tahun 2010 modus korupsi pun bergeser pada tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, proses serah terima dan pembayaran, serta proses pengawasan dan pertanggungjawaban.

Modus Korupsi Pengadaan, Sebelum dan Sesudah Perpres 54/2010

Beranda

Home

barang-dan-jasa

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#barang dan jasa