Cegah Kerugian Negara, KPK Kaji PNBP Kehutanan
Hasil kajian, produksi yang tercatat ternyata jauh lebih rendah daripada volume kayu yang dipanen da...
Iuran Migas Lewat PP, Sah atau Tidak?
Seorang dirut perseroan mempersoalkannya. Pemerintah anggap payung hukumnya sah dan konstitusional.
Dirut BUMD Uji Dasar Hukum Iuran Migas
Hakim meminta pemohon membandingkan dengan putusan MK No. 12/PUU-XII/2014.
Payung Hukum Pungutan Negara di Mata Ahli
Prosentase penentuan pungutan negara bidang telekomunikasi harus ditetapkan dalam UU Telekomunikasi.
Pemerintah Bantah Semena-mena Tentukan Tarif PNBP
Dalil pemohon yang menyatakan pemerintah bertindak semena-mena sangat tidak relevan.














