Keberatan atas iuran usaha gas bumi oleh BPH Migas, Dirut PT Gresik Migas, Bukhari, melayangkan uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Spesifik, pemohon meminta pengujian Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) UU PNBP dan Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 UU Migas terkait pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan iuran setiap usaha pemanfaatan sumber daya alam. Atas dasar kedua Undang-Undang itu, pemerintah telah menerbitkan PP No. 1 Tahun 2006 yang mewajibkan iuran bagi badan usaha Migas.
“Ketentuan iuran pemanfaatan sumber daya alam yang masuk dalam PNBP itu dianggap menyalahi konstitusi, khususnya Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945,” ujar kuasa hukum pemohon, Wirawan Adnan dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Anwar Usman. Usman didampingi Muhammad Alim dan Wahidudin Adams sebagai anggota majelis.
Pasal 2 ayat (3) UU PNBP menyebutkan “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Pasal 48 ayat (2) UU Migas menyebutkan, “Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Wirawan mengungkapkan kliennya mengalami kerugian selama ini karena telah ditarik iuran oleh BPH Migas sebesar Rp145 juta per bulan atau setahun 1,7 miliar. Padahal pemohon tidak menerima bentuk layanan apapun dalam menjalankan usahanya oleh BPH Migas. Terlebih, iuran itu untuk membiayai kegiatan operasional BPH Migas.
Menurut pemohon, pemerintah telah memaksakan pengaturan PNBP dalam kegiatan usaha hilir gas bumi dalam PP Iuran itu secara sepihak tanpa melibatkan wakil rakyat atau DPR. Padahal, setiap penetapan jenis tarif dan tata cara pembayaran yang masuk dalam PNBP harus dengan undang-undang seperti yang diamanatkan Pasal 23A UUD 1945.
“Kami minta keempat norma yang diuji harus dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau pasal-pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat,” harapnya.
Anggota Majelis Panel Wahidudin Adams member nasehat tentang permohonan, Menurut sang hakim, secara umum sistematika permohonan sudah cukup baik. Namun, dia mengingatkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU PNBP sudah pernah dimohonkan pengujian melalui putusan MK No. 12/PUU-XII/2014, sehingga pemohon mesti membandingkan dengan putusan itu.
“Nanti, putusan itu bisa dilihat, sehingga posita dan petitumnya bisa dibandingkan, hanya memang Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 UU Migas belum pernah dimohonkan pengujian,” kata Adams.
Spesifik, pemohon meminta pengujian Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) UU PNBP dan Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 UU Migas terkait pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan iuran setiap usaha pemanfaatan sumber daya alam. Atas dasar kedua Undang-Undang itu, pemerintah telah menerbitkan PP No. 1 Tahun 2006 yang mewajibkan iuran bagi badan usaha Migas.
“Ketentuan iuran pemanfaatan sumber daya alam yang masuk dalam PNBP itu dianggap menyalahi konstitusi, khususnya Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945,” ujar kuasa hukum pemohon, Wirawan Adnan dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Anwar Usman. Usman didampingi Muhammad Alim dan Wahidudin Adams sebagai anggota majelis.
Pasal 2 ayat (3) UU PNBP menyebutkan “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Pasal 48 ayat (2) UU Migas menyebutkan, “Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Wirawan mengungkapkan kliennya mengalami kerugian selama ini karena telah ditarik iuran oleh BPH Migas sebesar Rp145 juta per bulan atau setahun 1,7 miliar. Padahal pemohon tidak menerima bentuk layanan apapun dalam menjalankan usahanya oleh BPH Migas. Terlebih, iuran itu untuk membiayai kegiatan operasional BPH Migas.
Menurut pemohon, pemerintah telah memaksakan pengaturan PNBP dalam kegiatan usaha hilir gas bumi dalam PP Iuran itu secara sepihak tanpa melibatkan wakil rakyat atau DPR. Padahal, setiap penetapan jenis tarif dan tata cara pembayaran yang masuk dalam PNBP harus dengan undang-undang seperti yang diamanatkan Pasal 23A UUD 1945.
“Kami minta keempat norma yang diuji harus dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau pasal-pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat,” harapnya.
Anggota Majelis Panel Wahidudin Adams member nasehat tentang permohonan, Menurut sang hakim, secara umum sistematika permohonan sudah cukup baik. Namun, dia mengingatkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU PNBP sudah pernah dimohonkan pengujian melalui putusan MK No. 12/PUU-XII/2014, sehingga pemohon mesti membandingkan dengan putusan itu.
“Nanti, putusan itu bisa dilihat, sehingga posita dan petitumnya bisa dibandingkan, hanya memang Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 UU Migas belum pernah dimohonkan pengujian,” kata Adams.
