Pengetahuan Hakim sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tata Usaha Negara
Jika dalam persidangan pidana dikenal alat bukti berupa pengamatan hakim, maka dalam proses persidan...
Ahli: Perjanjian ART Indonesia-AS Wajib Disetujui DPR karena Berdampak Luas
Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan Presiden mendapat persetujuan DPR dalam membuat perjanjian int...
Menghindari Jerat Hukum atas Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan
Pemenuhan AUPB dan rambu-rambu UU Administrasi Pemerintahan menjadi kunci.
PTUN Kabulkan Gugatan Pegawai KemenHAM Terhadap Menteri HAM Pigai
KemenHAM mengajukan banding atas putusan tersebut.
Polemik Organisasi Kurator, PKPI Gugat Menteri Hukum ke PTUN soal Pengesahan PERKAPI
PKPI menilai pengesahan nama organisasi PERKAPI bertentangan dengan Permenkum 18/2025 karena terdapa...
Ciri-ciri Sengketa Tata Usaha Negara
Sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan, yaitu sengketa yang timbul dala...
Diskresi di Tengah Risiko Tindak Pidana Korupsi, Mengapa Hukum Administrasi Tetap Dibutuhkan?
Penegakan hukum yang terlalu agresif tanpa diimbangi dengan filter administratif justru dapat berdam...














