Urgensi Tindak Lanjut Putusan MK tentang Kuota Internet
Lambatnya pembentuk regulasi dalam merespons putusan MK akan mempersulit pelaksanaan putusan di lapa...
Ketika Negara Ingin Mengendalikan Advokat
Jika keseimbangan antara standardisasi yang diperlukan dan self-regulation yang sehat dapat dijaga, ...
MK Tegaskan Anggaran MBG Tak Boleh Lagi "Menumpang" Pos Pendidikan
Pemerintah harus memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dari anggaran pendidikan paling la...
Putusan MK Dikritik, Anggaran Pendidikan Bisa 'Dibajak' MBG Hingga 2027
Pemisahan program MBG dari anggaran pendidikan berlaku paling lambat dalam APBN tahun anggaran 2028....
Tindak Lanjut Putusan MK Soal Kuota Internet Perlu Libatkan Komdigi dan KPPU
Pemerintah didorong menerbitkan peraturan yang dapat menjadi dasar implementasi Putusan MK, yang mem...
Revolusi Tata Kelola Kuota Internet Indonesia yang Konstitusional
Sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi, karena pengguna jasa telekomunikasi te...
Putusan MK Bisa Jadi Momentum Dewan Pers Akhiri Sengkarut Sengketa Pers
Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan Dewan Pers dalam menangani sengketa pers...














