Jampidum Soroti Batas Waktu Penilaian Berkas, Saksi Mahkota, hingga Hak Tersangka
RUU KUHAP 2025 ingin menggeser dan menekankan pelaksanaan hukum acara sesuai due process of law dan ...
9 Substansi KUHP Nasional Ini Luput Diatur RUU KUHAP
Salah satunya pidana alternatif, sebagaimana KUHP Nasional mengatur pidana pengawasan dan kerja sos...
Ketiadaan Aturan Teknologi dalam RUU KUHAP Ancam Transparansi dan Akuntabilitas
Antara lain belum ada pengaturan eksplisit bagaimana penggeledahan sistem elektronik, pemantauan ele...
Konsep Penyidik Utama dalam RUU KUHAP Rawan Masalah
Sebab kewenangan koordinasi penyidik Polri hanya kepada penyelidik dan penyidik di bawahnya, PPNS, d...
5 Catatan Kritis FH UB Untuk RUU KUHAP
Meliputi konsep penyidik utama, lemahnya kontrol upaya paksa, restorative justice belum berpihak kor...
Susun DIM RKUHAP, FH Universitas Brawijaya Ingatkan Bahaya Hukum Tanpa Kontrol
Hasil kajian bakal disodorkan ke Komisi III DPR dan Kementerian Hukum sebagai bagian dari kontribusi...
Tanggapi Survei LSI, Ketua DPR: Revisi KUHAP Belum Resmi Dibahas
Menunjukkan rendahnya awareness terhadap pembahasan perubahan KUHAP. Komisi III DPR sudah mengundang...
Koalisi Minta Pembahasan RKUHAP Transparan dan Melibatkan Partisipasi Publik Bermakna
Draf RKUHAP 2025 menghapus kebaruan progresif yang termuat dalam draf RKUHAP sebelumnya, misalnya dr...














