LBH Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Harus Libatkan Partisipasi Publik
Jangan sampai RUU Daerah Khusus Jakarta menambah daftar panjang praktik legislasi buruk sepanjang pe...
PSHK: Minimnya Capaian Legislasi DPR 2020-2023, Hingga Terbatas Akses Informasi
Tahun 2023 dari 39 target RUU hanya disahkan 6 RUU. Selain minimnya akses informasi publik, juga ter...
BPHN Susun RUU Pembinaan Hukum Nasional
Pendekatan yang bakal digunakan dalam penyusunan RUU PHN mencakup aspek legal structure, legal subst...
Presiden Jokowi: Pemberantasan Korupsi Perlu Penguatan Regulasi dan Kolaborasi
Perlu penajaman strategi dalam upaya pemberantasan korupsi agar target-target tersebut bisa tercapai...
Puskapkum: Tak Ada Rasio Legis Penunjukan Gubernur DKI oleh Presiden
Jabatan kepala daerah tidak termasuk dalam kategori political appointed, tapi political elected. Kar...
Mengubah Mekanisme Pemilihan Gubernur DKI Bentuk Kesewenangan-Wenangan DPR
Kepala daerah yang ditunjuk presiden kecenderungan mengasilkan pejabat gubernur boneka. Jakarta sela...
Penunjukan Gubernur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta Bentuk Kemunduran Demokrasi
Karena menghilangkan hak partisipasi warga untuk memilih pemimpin yang baik dan cakap.
Fraksi PKS Tolak RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Ada sejumlah catatan yang menjadi pertimbangan Fraksi PKS. Delapan fraksi partai lainnya memberikan ...