Ramai-Ramai Menolak Pengesahan RUU Cipta Kerja
Pengesahan RUU Cipta Kerja bakal bernasib sama seperti revisi UU KPK dan UU Minerba yang isinya jauh...
Bila RUU Cipta Kerja Disahkan Potensial Timbulkan Masalah Baru Sektor Perizinan
RUU Cipta Kerja berpotensi tidak dapat berjalan karena 75,6 persen atau 143 juta hektar luas daratan...
Hasil Pembahasan RUU Cipta Kerja Harusnya Disebarluaskan
Karena amanat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembahasan klaster pendidikan dan k...
Legislator Ini Usul Penyusunan PP dengan Metode Omnibus Law
Agar tidak terlampau banyak terbitnya PP dalam RUU Cipta Kerja. Namun, pemerintah masih berupaya men...
RUU Hukum Acara Perdata Terdegradasi
Kebijakan yang ditempuh selama ini tambal sulam. Beberapa norma baru harus dimasukkan.
Hasil Pembahasan Aturan PKWT dan Outsourcing dalam RUU Cipta Kerja
Ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT dan outsourcing akan diatur lewat peraturan pelaksana (PP). Ken...
RUU Cipta Kerja Tak Mengenal Jenis Upah Minimum Sektoral
Pemerintan akhirnya hanya menyepakati upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (U...
Kepala BPHN Akui Penyelesaian RUU Prolegnas Prioritas Jauh Dari Harapan
Strategi penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Kepala BPHN mengusulkan sejumlah upaya agar penyusunan...