Panja RUU PSDK Hapus Syarat Minimal Sarjana untuk Pimpinan LPSK
Lebih mengutamakan kompetensi ketimbang status pendidikan. Syarat pimpinan LPSK bisa diatur lebih la...
Pemerintah Dorong RUU GAAR untuk Atasi Kekosongan Hukum Hak Prerogatif Presiden
Regulasi terpadu grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mendesak dibentuk guna memastikan kepasti...
Seluruh Fraksi Beri Persetujuan, RUU Penyesuaian Pidana Melaju ke Paripurna
Pembahasan RUU berdasarkan 4 pertimbangan yakni kebutuhan masyarakat, menghapus pidana kurungan, men...
RUU Penyesuaian Pidana Kembalikan 10 Pasal UU Narkotika yang Dicabut KUHP Nasional
Untuk mencegah kekosongan hukum, pemerintah mengembalikan 10 Pasal UU Narkotika yang dicabut KUHP Na...
Krisis Integritas Pemilu, Celah Dimulai dari Proses Legislasi hingga Vote Buying
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dengan tingkat risiko manipulasi yang begitu kompleks har...
Sejumlah Catatan Tim Ahli Baleg DPR untuk RUU Hak Cipta
Ada peluang RUU Hak Cipta sebagai RUU pengganti, bukan RUU perubahan. Diusulkan untuk memperjelas ke...
Kodifikasi UU Pemilu: Membenahi Sistem, Hukum Acara, Hingga Standar Parpol
Pemerintah menegaskan mendorong agar revisi dilakukan dalam bentuk kodifikasi hukum pemilu, bukan se...
Babak Baru RUU BPIP, Lima Substansi Utama Siap Dibahas Bersama Pemerintah
RUU BPIP memperkuat kelembagaan BPIP dan membuka peluang pembentukan lembaga perwakilan BPIP di daer...