Mengulas Mekanisme Model 'Plea Bargaining' dalam RKUHAP
Penerapan plea bargaining atau Jalur Khusus harus dijauhkan dari segala praktik suap/gratifikasi ant...
Batasan Penggunaan Data Mikro dalam RUU Statistik
Ketua Badan Legislasi ("Baleg") Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") Bob Hasan menjelaskan mengenai keten...
RUU KUHAP: Dikejar Waktu, Ditinggal Substansi
Bila perlu, penyesuaian waktu pemberlakuan KUHP dilakukan demi memastikan RUU KUHAP disusun dengan m...
Ketua Baleg Targetkan Pembahasan RUU KUHAP Rampung di Masa Sidang DPR Berikutnya
Komisi III DPR sedang berpacu dengan waktu agar proses pembahasan tuntas sebelum masa sidang berikut...
PPATK: RUU Perampasan Aset Penting untuk Atasi Kelemahan Regulasi Penelusuran Aset Hasil Kejahatan
Indonesia memerlukan instrumen hukum baru yang dapat menjangkau penelusuran dan penyitaan aset, term...
RUU Perampasan Aset Perlu Norma Tegas untuk Hindari Penyalahgunaan Wewenang
Penting untuk menata secara cermat batas kewenangan aparat penegak hukum dalam RUU Perampasan Aset. ...














