Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 5 Catatan Kritis RUU TNI ke Pimpinan DPR
Mulai dari pentingnya memastikan tugas dan fungsi TNI arahnya tetap menuju tentara modern, hingga pe...
Isu (Baru) Supremasi Sipil dalam Revisi UU TNI
Revisi UU TNI dapat melakukan perbaikan spesifik untuk hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. H...
Akademisi: Ada Indikasi Salah Resep Keseimbangan TNI dan Polri
Peran Polri di ranah sipil meningkat sejak reformasi dan membuat posisinya dinilai terlalu kuat. Ada...
IOJI Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat hukum adat bukan hanya butuh pengakuan tetapi juga butuh perlindungan dan pemberdayaan.
Memuat 29 Poin Perubahan, Baleg DPR Tuntas Susun RUU PPMI
Antara lain penambahan Pasal 88A dalam ketentuan peralihan mengatur mengenai pengampunan kepada peke...
PSHK Bongkar Kejanggalan Proses Legislasi RUU TNI
Semula RUU TNI tidak masuk daftar Prolegnas Prioritas 2025, tapi diselundupkan untuk masuk prolegnas...
Guru Besar HTN Unpad: Terindikasi Abusive Law Making, Revisi UU TNI Harus Dibatalkan
Proses penyusunan dan pembahasan RUU TNI tidak menunjukan democratic law making. Batang tubuh RUU TN...














