Guru Besar HTN Unpad: Terindikasi Abusive Law Making, Revisi UU TNI Harus Dibatalkan
Proses penyusunan dan pembahasan RUU TNI tidak menunjukan democratic law making. Batang tubuh RUU TN...
Karut Marut 'Partisipasi Publik yang Bermakna' dalam Revisi UU TNI
Bangsa ini telah berusaha keras untuk membangun demokrasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Namun, r...
Mantan Pekerja Migran Ini Catat 7 Kesalahan Fatal RUU PPMI
Mulai dari absennya akses terhadap keadilan, biaya penempatan, akses hukum di negara penempatan, tid...
Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU PPMI Disebut Belum Optimal
Sebab tidak melibatkan pekerja migran dan komunitasnya, serikat pekerja dan organisasi masyarakat si...
Asosiasi TV Nasional Usul RUU Penyiaran Atur Konvergensi Media
Kendati RUU Konvergensi Media lebih urgen dibahas tapi bukan berarti RUU Penyiaran disingkirkan. Pen...
Panglima Agus Subiyanto: UU TNI Sebagai Payung Hukum Sudah Tidak Relevan
UU TNI perlu disesuaikan untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam mengimplementasikan norma dasa...
Aturan Hukum Pelibatan Militer di Ranah Sipil
Terdapat sejumlah pelibatan TNI di ranah sipil di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Komisi I DPR: Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Berpotensi Menimbulkan Persoalan
Mengaburkan garis demarkasi peran sipil dan militer. Penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil dija...