Bisakah Institusi TNI Melaporkan Pencemaran Nama Baik TNI?
Pasca hadirnya Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU 1/2024 tentan...
War Model dalam R-Perpres Terorisme Dinilai Berbahaya bagi HAM dan Demokrasi
Terorisme harus dipahami secara komprehensif, pelakunya pada saat yang sama juga menjadi korban indo...
Wanti-wanti DPR soal Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Selepas resmi menerima draf R-Perpres, Komisi I bakal membahas mendalam di internal.
Amnesty International Indonesia: Kehadiran TNI di Persidangan Sipil Tak Tepat
TNI bukan satuan pengamanan persidangan, dan kehadiran mereka dapat menimbulkan tekanan terhadap hak...
UU TNI Paling Banyak Diuji di MK Sepanjang 2025
Mahkamah Konstitusi mencatat pengujian terhadap undang-undang sektor pertahanan, kepolisian, dan pem...
Draf R-Perpres Tugas TNI Mengatasi Terorisme, Berpotensi Mengancam Negara Hukum
Berisiko mendorong praktik pelabelan terorisme terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik...
Rapor Merah Penegakan Hukum 2025: Saat Lima Pilar Terjerat Korupsi
Dari hakim, jaksa, advokat, polisi, hingga purnawirawan TNI terlibat kasus korupsi di tahun 2025.
Pakar Sebut Rencana PP Jabatan Sipil Polri Tidak Sejalan dengan Semangat UU Polri
Prof. Umbu Rauta menilai pelibatan Polri dan TNI tidak lagi sejalan dengan semangat UU Polri dan UU ...














