Pelindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech
Penyelenggara fintech memiliki kewajiban dalam memproses data pribadi seperti adanya persetujuan men...
Konsekuensi Hukum Parpol yang Mencatut NIK Warga Tanpa Izin
Mencatut identitas/data pribadi orang lain adalah tindakan melanggar hukum. Partai politik (parpol) ...
Tips Aman Gunakan WiFi Publik untuk Lindungi Data Pribadi
Penggunaan WiFi publik dengan sembarangan dapat berisiko terkena ancaman digital yang membahayakan k...
Pentingnya Mengurangi Oversharing Data Pribadi di Ranah Digital
Ketidakhati-hatian ketika oversharing di media sosial akan membawa keuntungan bagi orang lain dan me...
Menkominfo Dorong PSE Siapkan 3 Hal Perkuat Keamanan Siber
Harus ada upaya untuk memastikan keamanan siber terjaga dengan baik. Hal ini sudah diatur di dalam U...
Melihat Irisan antara UU PDP dengan UU KIP
KIP siap melaksanakan substansi UU PDP terkait badan publik.
Pembentukan Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi Jadi Kewenangan Presiden
Otoritas PDP bertugas untuk mengawasi pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik,...
Yuk, Ikuti Lomba Penulisan Blog "Unboxing UU PDP dari A Sampai Z" Persembahan University Solution Hukumonline!
20 September 2022, RUU PDP resmi disahkan menjadi undang-undang. Hal ini menjadi babak baru dalam pe...














