Menakar Batasan Informasi Publik versus Data Sensitif dalam UU KIP dan UU PDP
Salah satu informasi yang dapat dikecualikan dalam konteks keterbukaan informasi publik adalah infor...
Permohonan Obscuur, MK Tidak Dapat Diterima Uji UU PDP soal Lembaga Pelindungan Data Pribadi
Para pemohon hanya merumuskan pemaknaan baru terhadap Pasal 58 ayat (5) UU PDP tanpa menyertakan Pas...
Sertifikasi DPO Tidak Boleh Sembarangan, Perlu Memenuhi Serangkaian Unit Kompetensi
DPO sebagai okupasi yang dituntut untuk independen dan bebas dari benturan kepentingan memerlukan se...
Perusahaan Tak Bisa Lagi Menunggu, Kepatuhan UU PDP Jadi Kebutuhan Mendesak
Pelaku usaha, terutama sektor keuangan, didorong segera membangun sistem pelindungan data pribadi me...
Risiko Hukum dalam Pelindungan Inferred Data sebagai Data Pribadi
Bagaimana seseorang seharusnya dilihat dalam kenyataan disesatkan dengan inferensi mengenai seseoran...
Tak Hanya Individu, Pelanggaran UU PDP Bisa Ancam Reputasi hingga Keberlangsungan Korporasi
Bentuk sanksinya antara lain perampasan keuntungan, pembekuan usaha, pencabutan izin, hingga pembuba...
Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Dibentuk, UU PDP Digugat ke MK
Pemohon berdalih keterlambatan pembentukan lembaga tersebut menimbulkan kekosongan otoritas fungsion...
Tata Kelola Data Peradilan Pidana, Antara Efisiensi Digital dan Risiko Privasi
Pemerintah seharusnya tidak menunda implementasi kebijakan pelindungan data di sektor publik. Langka...














