Selain belum menunjuk Jaksa Agung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga belum menunjuk siapa yang akan menempati kursi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Padahal, posisi kepala BIN terbilang strategis. Untuk itu, Jokowi diminta segera menunjuk sosok yang mumpuni menempati kursi di lembaga intelijen negara.
Pengamat kasus pelanggaran hak asasi manusia, Hendardi, mengatakan Kepala BIN yang akan ditunjuk Jokowi tidak harus dari kalangan militer atau purnawirawan. "Tidak harus Kepala BIN dari militer atau purnawirawan. Paradigma publik yang menganggap intel kerjanya menangkap dan membunuh orang itu harus diubah," kata Hendardi, di Jakarta, Rabu (5/11).
Dia mengatakan, Kepala BIN sebaiknya tidak bertindak koersif, yang melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan tekanan dan paksaan terhadap orang lain. "Sudah tidak zamannya lagi BIN menangkap-nangkap orang dan menghilangkan orang," kata dia.
Menurutnya, Kepala BIN selanjutnya harus lebih memahami persoalan-persoalan global yang lebih luas. Dia mengatakan, tantangan BIN saat ini ialah kejahatan siber (cyber crime) yang sedang marak terjadi. Selain itu, lanjut dia, Kepala BIN juga harus memiliki pengetahuan di bidang ekonomi global, pasar, dan teknologi.
"Kepala BIN sekarang harus bisa memahami berbagai macam hal yang lebih global, tidak hanya berbagai hal dasar tentang militer," ujar dia.
Hal tersebut, kata dia, dikarenakan Kepala BIN akan menjadi sumber informasi yang sifatnya rahasia untuk presiden. "Yang menjadi `mata dan telinga' Jokowi harus bukan orang sembarangan," kata dia.
Aktivis HAM tersebut juga mengungkapkan kemungkinan pemilihan Kepala BIN berasal dari warga sipil. “Ada banyak warga sipil yang memiliki kriteria untuk dicalonkan menjadi Kepala BIN. Warga sipil yang mampu menguasai berbagai bidang,”kata Hendardi.
Beberapa Nama
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, mengatakan setidaknya terdapat empat calon nama yang layak untuk mengisi kursi Kepala BIN. Keempat nama itu adalah Mayjen (purn) Sutiyoso, mantan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin, anggota DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin –ketiganya berlatar belakang militer-, dan mantan petinggi BIN As’ad Ali.
Dari empat calon tersebut, Tantowi berharap Kepala BIN terpilih memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penanggulangan informasi intelijen. Setidaknya, terdapat beberapa kriteria yang mesti dimiliki calon, antara lain calon mesti memiliki profesionalitas yang tinggi. Pengalaman di dunia intelijen menjadi persyaratan yang mesti dipenuhi.
“Idealnya calon berasal dari institusi intelijen,” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (5/11).
Kriteria lainnya, calon mesti tak pernah bersentuhan dengan kasus pelanggaran HAM. Setidaknya tidak memiliki catatan buruk dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham). Tak kalah penting, calon mesti memiliki visi dan misi yang sama dengan DPR, khusus Komisi I yang membidangi pertahanan.
“Dia juga pernah melakukan pengawasan dengan intelijen, dan mampu membina komunikasi baik dengan DPR,” ujarnya.
Berdasarkan kriteria itu, Tantowi mengarah pada satu nama sekoleganya di komisi yang sama pada periode DPR 2009-2014, yakni TB Hasanuddin. Menurutnya, figur TB Hasanuddin mendekati sejumlah kriteria yang disebutkan. Setidaknya, TB Hasanuddin tak memiliki catatan buruk terkait pelanggaran HAM saat aktif di militer. “TB Hasanuddin itu memenuhi kriteria,” imbuh politisi Golkar itu.
Wakil Ketua Komisi I lainnya, A Hanafi Rais, menambahkan calon kepala BIN mesti bersih dan tidak terkena stabilo kuning maupun merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga mengusulkan agar mekanisme penyaringan jejak rekam tetap menggunakan KPK dan PPATK.
Selain itu, calon mesti memiliki ideologi dan jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Berbeda halnya dengan Tantowi, Hanafi enggan menyebut nama. Pasalnya, penunjukan Kepala BIN menjadi hak prerogratif presiden. Ia yakin Jokowi memiliki cara dalam menjaring calon Kepala BIN.
“Yang penting bersih, berintegritas dan punya strategi dan visi intelijen dan menguasai cyber intelijen harus full skill,” katanya.
Politisi PAN itu lebih jauh mengatakan, tugas seorang Kepala BIN tak saja mengantisipasi persoalan dalam negeri, tetapi kemungkinan adanya penyadapan dari negara luar. Ia mengatakan, BIN semestinya lebih mengawasi negara luar yang memungkinkan memiliki rencana jahat terhadap Indonesia.
“BIN harus cerdas membaca geopolitik di kawasan Asia. Pertempuran di kawasan asia dan saya tekankan bukan saatnya mengintai dalam negeri karena soal terorisme sudah relatif dapat dijangkau dan kondusif,” pungkasnya.
Pengamat kasus pelanggaran hak asasi manusia, Hendardi, mengatakan Kepala BIN yang akan ditunjuk Jokowi tidak harus dari kalangan militer atau purnawirawan. "Tidak harus Kepala BIN dari militer atau purnawirawan. Paradigma publik yang menganggap intel kerjanya menangkap dan membunuh orang itu harus diubah," kata Hendardi, di Jakarta, Rabu (5/11).
Dia mengatakan, Kepala BIN sebaiknya tidak bertindak koersif, yang melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan tekanan dan paksaan terhadap orang lain. "Sudah tidak zamannya lagi BIN menangkap-nangkap orang dan menghilangkan orang," kata dia.
Menurutnya, Kepala BIN selanjutnya harus lebih memahami persoalan-persoalan global yang lebih luas. Dia mengatakan, tantangan BIN saat ini ialah kejahatan siber (cyber crime) yang sedang marak terjadi. Selain itu, lanjut dia, Kepala BIN juga harus memiliki pengetahuan di bidang ekonomi global, pasar, dan teknologi.
"Kepala BIN sekarang harus bisa memahami berbagai macam hal yang lebih global, tidak hanya berbagai hal dasar tentang militer," ujar dia.
Hal tersebut, kata dia, dikarenakan Kepala BIN akan menjadi sumber informasi yang sifatnya rahasia untuk presiden. "Yang menjadi `mata dan telinga' Jokowi harus bukan orang sembarangan," kata dia.
Aktivis HAM tersebut juga mengungkapkan kemungkinan pemilihan Kepala BIN berasal dari warga sipil. “Ada banyak warga sipil yang memiliki kriteria untuk dicalonkan menjadi Kepala BIN. Warga sipil yang mampu menguasai berbagai bidang,”kata Hendardi.
Beberapa Nama
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, mengatakan setidaknya terdapat empat calon nama yang layak untuk mengisi kursi Kepala BIN. Keempat nama itu adalah Mayjen (purn) Sutiyoso, mantan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin, anggota DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin –ketiganya berlatar belakang militer-, dan mantan petinggi BIN As’ad Ali.
Dari empat calon tersebut, Tantowi berharap Kepala BIN terpilih memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penanggulangan informasi intelijen. Setidaknya, terdapat beberapa kriteria yang mesti dimiliki calon, antara lain calon mesti memiliki profesionalitas yang tinggi. Pengalaman di dunia intelijen menjadi persyaratan yang mesti dipenuhi.
“Idealnya calon berasal dari institusi intelijen,” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (5/11).
Kriteria lainnya, calon mesti tak pernah bersentuhan dengan kasus pelanggaran HAM. Setidaknya tidak memiliki catatan buruk dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham). Tak kalah penting, calon mesti memiliki visi dan misi yang sama dengan DPR, khusus Komisi I yang membidangi pertahanan.
“Dia juga pernah melakukan pengawasan dengan intelijen, dan mampu membina komunikasi baik dengan DPR,” ujarnya.
Berdasarkan kriteria itu, Tantowi mengarah pada satu nama sekoleganya di komisi yang sama pada periode DPR 2009-2014, yakni TB Hasanuddin. Menurutnya, figur TB Hasanuddin mendekati sejumlah kriteria yang disebutkan. Setidaknya, TB Hasanuddin tak memiliki catatan buruk terkait pelanggaran HAM saat aktif di militer. “TB Hasanuddin itu memenuhi kriteria,” imbuh politisi Golkar itu.
Wakil Ketua Komisi I lainnya, A Hanafi Rais, menambahkan calon kepala BIN mesti bersih dan tidak terkena stabilo kuning maupun merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga mengusulkan agar mekanisme penyaringan jejak rekam tetap menggunakan KPK dan PPATK.
Selain itu, calon mesti memiliki ideologi dan jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Berbeda halnya dengan Tantowi, Hanafi enggan menyebut nama. Pasalnya, penunjukan Kepala BIN menjadi hak prerogratif presiden. Ia yakin Jokowi memiliki cara dalam menjaring calon Kepala BIN.
“Yang penting bersih, berintegritas dan punya strategi dan visi intelijen dan menguasai cyber intelijen harus full skill,” katanya.
Politisi PAN itu lebih jauh mengatakan, tugas seorang Kepala BIN tak saja mengantisipasi persoalan dalam negeri, tetapi kemungkinan adanya penyadapan dari negara luar. Ia mengatakan, BIN semestinya lebih mengawasi negara luar yang memungkinkan memiliki rencana jahat terhadap Indonesia.
“BIN harus cerdas membaca geopolitik di kawasan Asia. Pertempuran di kawasan asia dan saya tekankan bukan saatnya mengintai dalam negeri karena soal terorisme sudah relatif dapat dijangkau dan kondusif,” pungkasnya.