Advokat David Maruhum Lumbantobing atau yang akrab disapa David Tobing menilai bahwa pengawasan klausula baku yang belum efektif dapat sangat merugikan konsumen.
Ini merupakan salah satu pemaparan dalam disertasinya bertajuk “Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen”. David meraih gelar doktor hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) setelah mempertahankan disertasinya itu dalam sidang terbuka di Kampus FHUI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (4/7).
David berpendapat pengawasan klausula baku yang saat ini berada di bawah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tidak tepat. “Menurut saya memang BPSK tidak layak lagi diberi kewenangan mengawas klausula baku karena memang fungsi utama BPSK adalah penyelesaian sengketa,” ujar Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ini.
Pengawasan yang dilakukan oleh BPSK sangat tidak efektif mengingat keberadaan BPSK berada di kabupaten dan kota, sementara klausula baku itu diterapkan oleh satu perusahaan yang berpusat di Jakarta misalnya, dan keberlakuannya di berbagai provinsi bahkan kabupaten kota di Indonesia, jelas David.
“Sehingga kalaupun ada satu BPSK yang membatalkan satu klausula baku perusahaan tertentu, maka itu hanya berlaku di kabupaten dan kota tersebut,” tukasnya mempermasalahkan lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan klausula baku saat ini.
Pria yang dikenal sebagai lawyer pembela konsumen ini pun berani mengambil kesimpulan demikian mengingat faktor Sumber Daya Manusia di dalam lembaga pengawasan yang telah ada sangat terbatas. Faktor lainnya, disampaikan oleh David, adalah tidak adanya aturan lanjutan terkait larangan penggunaan klausula baku.
“Negara sudah mengatur larangan tentang klausula baku tetapi tidak disertai dengan aturan lanjutan. Ketiadaan aturan lanjutan membuat lembaga pengawas yang sudah dibentuk masih kurang dalam tugas pengawasannya,” ucap David.