Dua puluh tiga anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) akhirnya dilantik. Pelantikan dilakukan di Kantor Kementerian Pe rdagangan (Kemendag) hari ini, Senin (22/7). Pengurus BPKN baru langsung dilantik oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan. Setelah pelantikan, dua puluh tiga anggota BKPN langsung melanjutkan rapat untuk memilih Kepala BPKN.
Ditemui usai melantik pengurus BPKN yang baru, Gita Wirjawan mengatakan menaruh harapan agar pengurus BPKN yang baru dapat bekerja lebih baik lagi dalam rangka perlindungan konsumen. “Saya berharap kinerja nya bisa lebih baik lagi dalam perlindungan konsumen,” kata Gita.
Menurut Gita, semangat perlindungan konsumen yang diusung oleh BPKN pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan Kemendag. Untuk itu, diharapkan semua kebijakan BPKN akan sejalan dengan regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Kemendag dalamrangka perlindungan konsumen.
Apalagi, belakangan ini perlindungan konsumen menjadi begitu penting. Dibalik naiknya semua harga bahan pangan dan maraknya produk impor, BPKN harus memperhatikan konsumen. Jangan sampai, lanjut Gita, masyarakat mengkonsumsi produk-produk yang tidak terjamin ke higienisannya serta keasliannya.
Salah satu contoh, banyak impor buah-buahan yang masuk ke dalam negeri. Dalam kondisi tersebut, lanjut Gita, pengurus BPKN diharapkan dapat melindungi konsumen dari produk buah-buahan yang dilapisi oleh formalin. Perhatian juga dialihkan untuk produk obat-obatan ilegal juga harus menjadi perhatian pengurus BPKN yang baru. Setidaknya, memberikan edukasi kepada konsumen. "Kenaikann harga pangan dalam negeri pasti berpengaruh dan terkait dengan hal-hal perlindungan konsumen,” jelasnya.
Bahkan, sebanyak 70 juta handphone ilegal beredar bebas di pasar domestik Indonesia. Untuk mengatasi dan melindungi konsumen dari produk yang tidak terdaftar, Kemendag telah berkoordinasi dengan dengan provider telekomunikasi untuk segera menghentikan penggunaan aktivitas mobile pada handphone yang tidak terdaftar.
Salah satu pengurus BPKN yang baru dilantik adalah pengacara yang kerap membawa kasus konsumen ke meja hijau, David ML Tobing. Ditemui usai pelantikan, selaku pengurus BPKN yang baru bersama dua puluh dua pengurus BPKN yang baru dilantik, akan melanjutkan program-program perlindungan konsumen yang telah dilakukan oleh pengurus sebelumnya. “Pastinya kita akan lanjutkan program-program pengurus BPKN periode lalu,” kata David.
Selain itu, BPKN akan mendorong revisi UU Perlindungan Konsumen yang sempat diusung oleh mayoritas pengurus BPKN tatkala menjalani fit and proper test di Komisi VI DPR pada Mei lalu. Sementara terkait perlindungan konsumen dalam menghadapi pasar bebas ASEAN (ASEAN Economic Community), David mengatakan harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengkaji terlebih dahalu hal-hal yang menyangkut perlindungan konsumen.
“Kalau soal kewajiban SNI yang ada di draf RUU Perindustrian, saya kira maksudnya adalah ketidakwajiban itu terhadap produk-produk tertentu. Tapi SNI penting,” pungkasnya.