Presiden Joko Widodo meresmikan pengeluaran dan pengedaran 11 (sebelas) pecahan uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016, Senin (19/12), di gedung Bank Indonesia, Jakarta. Peresmian sekaligus menandai bahwa sebelas pecahan uang tersebut mulai berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kesebelas uang Rupiah TE 2016 terdiri dari 7 (tujuh) pecahan uang Rupiah kertas dan dan 4 (empat) pecahan uang Rupiah logam. Uang Rupiah kertas terdiri dari pecahan Rp100.000 TE 2016, Rp50.000 TE 2016, Rp20.000 TE 2016, Rp10.000 TE 2016, Rp5.000 TE 2016, Rp2.000 TE 2016 dan Rp1.000 TE 2016. Sementara itu, untuk uang Rupiah logam terdiri dari pecahan Rp1.000 TE 2016, Rp500 TE 2016, Rp200 TE 2016 dan Rp100 TE 2016. (Baca Juga: Ditetapkan Melalui Keppres, Ini 12 Gambar Pahlawan Nasional di Rupiah Terbaru)
Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. (Baca Juga: Rupiah Desain Baru Bakal Beredar, Bagaimana Nasib Uang Lama? Ini Kata BI)
Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI termasuk di daerah terpencil dan daerah terluar Indonesia. “Penghargaan warga negara Indonesia pada mata uangnya sendiri diharapkan semakin mendorong berdaulatnya Rupiah di negeri sendiri,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, dalam siaran pers. (Baca Juga: Jalani Aturan BI, Semua Pihak Perlu Konsisten Gunakan Rupiah)
Pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah TE 2016 pun merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang. Sesuai undang-undang, persiapan pengeluaran uang Rupiah TE 2016 telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.31 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Uang Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tirta menjabarkan landasan hukum mengenai pemberlakuan, pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah TE 2016 diatur melalui 18 (delapan belas) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan rincian sebagai berikut:
Kesebelas uang Rupiah TE 2016 terdiri dari 7 (tujuh) pecahan uang Rupiah kertas dan dan 4 (empat) pecahan uang Rupiah logam. Uang Rupiah kertas terdiri dari pecahan Rp100.000 TE 2016, Rp50.000 TE 2016, Rp20.000 TE 2016, Rp10.000 TE 2016, Rp5.000 TE 2016, Rp2.000 TE 2016 dan Rp1.000 TE 2016. Sementara itu, untuk uang Rupiah logam terdiri dari pecahan Rp1.000 TE 2016, Rp500 TE 2016, Rp200 TE 2016 dan Rp100 TE 2016. (Baca Juga: Ditetapkan Melalui Keppres, Ini 12 Gambar Pahlawan Nasional di Rupiah Terbaru)
Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. (Baca Juga: Rupiah Desain Baru Bakal Beredar, Bagaimana Nasib Uang Lama? Ini Kata BI)
Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI termasuk di daerah terpencil dan daerah terluar Indonesia. “Penghargaan warga negara Indonesia pada mata uangnya sendiri diharapkan semakin mendorong berdaulatnya Rupiah di negeri sendiri,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, dalam siaran pers. (Baca Juga: Jalani Aturan BI, Semua Pihak Perlu Konsisten Gunakan Rupiah)
Pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah TE 2016 pun merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang. Sesuai undang-undang, persiapan pengeluaran uang Rupiah TE 2016 telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.31 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Uang Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tirta menjabarkan landasan hukum mengenai pemberlakuan, pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah TE 2016 diatur melalui 18 (delapan belas) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan rincian sebagai berikut:
- PBI No.18/29/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 213).
- Bank Indonesia juga telah mengeluarkan PBI No.18/34/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 218).
- PBI No.18/22/PBI/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 205).
- Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No.18/24/PBI/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207).
- PBI No.18/30/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 214).
- Bank Indonesia juga telah mengeluarkan PBI No.18/35/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 219).
- PBI No.18/23/PBI/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206).
- Bank Indonesia juga telah mengeluarkan PBI No.18/25/PBI/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 208).
- PBI No.18/31/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 215).
- Bank Indonesia juga telah mengeluarkan PBI No.18/36/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 220).
- PBI No.18/32/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 216).
- Bank Indonesia juga telah mengeluarkan PBI Nomor 18/37/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 221).
- PBI No.18/33/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 217).
- Bank Indonesia juga telah mengeluarkan PBI No.18/38/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 222).
- PBI No.18/26/PBI/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 209).
- PBI No.18/27/PBI/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210).
- PBI No.18/28/PBI/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 200 (Dua Ratus) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211).
- PBI No.18/39/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016, tentang Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 100 (Seratus) Tahun Emisi 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 223). Dengan berlakunya uang Rupiah TE 2016 ini, uang Rupiah yang beredar saat ini masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.
Redenominasi
Di samping itu, Presiden Jokowi mengaku mendukung proses penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Uang Rupiah. Dalam RUU ini, uang rupiah akan dilakukan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah sehingga lebih sederhana dan efisien, serta diikuti penyesuaian harga barang dan atau jasa.
Jokowi mengatakan, RUU Redenominasi harusnya sudah masuk dalam prolegnas 2017, tapi ternyata belum masuk. “Nanti setelah masuk di prolegnas dan sudah diputuskan di DPR, memang memerlukan waktu yang tidak pendek mungkin sekitar tujuh tahunan,” kata Presiden seraya menegaskan, ini masih memerlukan waktu yang sangat panjang, dengan catatan kalau sudah diputuskan oleh DPR.
“Redenominasi tidak akan mengurangi daya beli masyarakat. Redenominasi bukanlah sanering, karena pelaksanaan redenominasi akan melalui masa transisi minimum 8 tahun sejak UU redenominasi rupiah dinyatakan berlaku,” tambah Gubernur BI, Agus Martowardojo.
Dengan dukungan Presiden, lanjut Agus, BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penyelesaian RUU redenominasi rupiah tersebut.
Di samping itu, Presiden Jokowi mengaku mendukung proses penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Uang Rupiah. Dalam RUU ini, uang rupiah akan dilakukan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah sehingga lebih sederhana dan efisien, serta diikuti penyesuaian harga barang dan atau jasa.
Jokowi mengatakan, RUU Redenominasi harusnya sudah masuk dalam prolegnas 2017, tapi ternyata belum masuk. “Nanti setelah masuk di prolegnas dan sudah diputuskan di DPR, memang memerlukan waktu yang tidak pendek mungkin sekitar tujuh tahunan,” kata Presiden seraya menegaskan, ini masih memerlukan waktu yang sangat panjang, dengan catatan kalau sudah diputuskan oleh DPR.
“Redenominasi tidak akan mengurangi daya beli masyarakat. Redenominasi bukanlah sanering, karena pelaksanaan redenominasi akan melalui masa transisi minimum 8 tahun sejak UU redenominasi rupiah dinyatakan berlaku,” tambah Gubernur BI, Agus Martowardojo.
Dengan dukungan Presiden, lanjut Agus, BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penyelesaian RUU redenominasi rupiah tersebut.